Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati. (Dok. PKS)

Beranda / Politik / DPR Minta Pemerintah Kaji Pembebasan PPN Pembalut

DPR Minta Pemerintah Kaji Pembebasan PPN Pembalut

PravadaNews – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, meminta pemerintah mengevaluasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk pembalut perempuan. 

Menurut Anis, kebijakan perpajakan tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek administrasi dan penerimaan negara, tetapi juga harus memperhatikan keadilan sosial serta daya beli masyarakat.

Anis menegaskan pembalut bukan barang mewah, melainkan kebutuhan dasar perempuan yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan kebersihan. Menstruasi merupakan proses biologis yang tidak dapat dihindari sehingga kebutuhan produk sanitasi menstruasi harus dipenuhi.

“Pembalut bukan barang mewah. Ini merupakan kebutuhan dasar perempuan yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan kebersihan. Menstruasi adalah proses biologis yang tidak bisa dihindari. Karena itu, kebutuhan terhadap produk sanitasi menstruasi bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dipenuhi,” ujar Anis, dikutip Senin (2/11/2026).

Anis mengakui pengenaan PPN efektif 11 persen terhadap pembalut merupakan konsekuensi dari ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, keberadaan dasar hukum tersebut dinilai tidak menutup ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan dengan mempertimbangkan dampak sosialnya.

Anis mengingatkan pajak konsumsi pada akhirnya menjadi beban konsumen. Dampaknya bisa berbeda antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah.

Bagi pekerja informal dan perempuan kepala keluarga, misalnya, pengeluaran rutin untuk membeli pembalut dapat menjadi beban tersendiri. Karena itu, Anis meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli.

“Kita perlu melihat kebijakan pajak tidak hanya dari berapa besar penerimaan yang diperoleh negara, tetapi juga dari bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Jangan sampai kebijakan fiskal justru menambah beban kelompok yang seharusnya mendapatkan perlindungan,” tegas Anis.

Sebagai anggota Komisi XI DPR RI, Anis mendorong Kementerian Keuangan mengkaji kemungkinan pemberian fasilitas pembebasan PPN bagi produk sanitasi menstruasi yang bersifat esensial. Kajian tersebut, menurutnya, perlu memperhitungkan dampaknya terhadap penerimaan negara sekaligus manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Anis menilai kebijakan fiskal tidak hanya berorientasi pada optimalisasi penerimaan negara. Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan tersebut memberikan perlindungan terhadap daya beli dan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.

“APBN memang membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan. Kita memahami pentingnya hal itu. Namun, optimalisasi penerimaan negara harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan. Ada kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam kebijakan perpajakan,” ungkap Anis.

Anis berharap pemerintah tidak berhenti pada penjelasan mengenai status pembalut sebagai Barang Kena Pajak (BKP). Anis meminta pemerintah membuka ruang pembahasan mengenai kemungkinan perlakuan perpajakan yang lebih memperhatikan kebutuhan perempuan.

Menurut Anis, akses terhadap produk sanitasi menstruasi merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan kehidupan perempuan. Pemenuhan kebutuhan tersebut juga berkaitan dengan peran perempuan dalam keluarga, masyarakat, dan pembangunan.

“Ukuran keberhasilan kebijakan fiskal bukan hanya tercapainya target penerimaan negara, tetapi juga sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat dan tidak menambah beban masyarakat yang rentan. Perempuan memiliki kontribusi besar dalam keluarga, masyarakat, dan pembangunan bangsa. Sudah semestinya kebutuhan dasarnya mendapatkan perhatian yang layak dari negara,” tutup Anis.

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *