PravadaNews – Perang terhadap perjudian online terus berlanjut. Di balik layar transaksi digital yang bergerak cepat, ribuan rekening perbankan kini menjadi sasaran pengawasan karena diduga berkaitan dengan aktivitas judi online yang dinilai telah menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan dengan meminta perbankan menerapkan Enhanced Due Diligence (EDD) terhadap rekening yang dinilai memiliki keterkaitan dengan aktivitas tersebut.
Tak berhenti pada pengawasan, sekitar 38.796 rekening juga telah diminta untuk diblokir.
Jumlah rekening yang terindikasi terkait judi online itu meningkat dari sebelumnya sebanyak 38.370 rekening, menunjukkan upaya membendung aliran dana dari aktivitas ilegal tersebut masih terus dilakukan.
“OJK telah meminta perbankan untuk melakukan Enhanced Due Diligence atau EDD dan atau pemblokiran atas kurang lebih 38.796 rekening,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae dikutip Selasa (6/10/2026).
Dian menyebut, data rekening tersebut berasal dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi.
Data tersebut digunakan OJK sebagai dasar untuk menindak rekening yang terindikasi terkait aktivitas judi online.
OJK juga meminta perbankan memperluas penelusuran terhadap rekening yang memiliki kesesuaian NIK.
Penelusuran tersebut ditujukan kepada rekening milik pihak yang terindikasi melakukan aktivitas perjudian daring.
“Serta melakukan perluasan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan NIK dari masing-masing pihak yang terindikasi perjudian daring,” kata Dian.
Selain menangani rekening terindikasi judi online, OJK juga mencabut izin usaha tiga lembaga keuangan regional.
Ketiga lembaga tersebut dicabut izinnya sepanjang September 2026.
OJK mencabut izin PT BPR Syariah Gaido Indonesia di Cianjur pada 1 September 2026.
Selanjutnya, izin PT Bank Perekonomian Rakyat Pasaraya Kuta di Badung dicabut pada 17 September 2026.
Sementara itu, izin PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Masyarakat Umat Indonesia di Kota Tangerang dicabut pada 25 September 2026.
Langkah tersebut menjadi bagian dari pengawasan dan penegakan ketentuan terhadap lembaga jasa keuangan.














