PravadaNews – Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang meminta pemerintah mengeluarkan surat maklumat baru terkait kembalinya pelayanan keberangkatan Jemaah umrah ditengah situasi konflik AS dan Israel melawan Iran di Timur Tengah (Timur Tengah) yang saat ini belum mereda.
Hal itu dalam merespon langkah sejumlah maskapai penerbangan yang saat ini diduga mulai kembali melayani penerbangan menuju Arab Saudi, di antaranya Lion Air, Garuda Indonesia, hingga Saudia.
Marwan, menilai pemerintah perlu untuk segera mengambil langkah lanjutan dalam mengantisipasi kemungkinan meningkatnya jumlah jemaah yang tetap berangkat menjalankan ibadah umrah.
Menurutnya, karena penerbangan sudah kembali beroperasi setiap hari, potensi peningkatan keberangkatan jemaah sulit diprediksi. Oleh sebab itu, pemerintah dinilai perlu menyiapkan kebijakan lanjutan.
Baca juga: Kemenhaj Pastikan Persiapan Haji 2026 Tetap Berjalan | Pravada News
“Karena sudah mereka terbangkan setiap hari, eskalasi belum bisa diprediksi seperti apa. Mestinya pemerintah harus membuat langkah-langkah berikutnya,” ujar Marwan, dikutip Sabtu (7/3/2026).
Di sisi lain Marwan menekankan kembalinya layanan penerbangan tersebut memicu kekhawatiran terkait eskalasi keberangkatan jemaah umrah di tengah situasi yang belum sepenuhnya kondusif.
Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan maklumat yang menghimbau masyarakat untuk menunda keberangkatan. Namun dalam praktiknya, masih ada jemaah yang tetap berangkat.
Atas dasar itu Ia menambahkan, pemerintah perlu mengeluarkan maklumat baru yang lebih tegas kepada maskapai penerbangan, travel dan jemaah yang ditengarai tetap memaksakan diri berangkat menunaikan ibadah umrah.
“Nah, saya kira mudah-mudahan ya, itu makanya tadi pemerintah harus membuat maklumat baru selain maklumat yang kemarin yang menghimbau tidak berangkat, nyatanya kan berangkat. Kalau sudah berangkat langkah-langkahnya apa,” tandas Marwan. (GIB)
