PravadaNews – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkuat pengamanan pasar dalam negeri guna melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari semakin derasnya arus barang impor yang dinilai berpotensi menggerus daya saing produk lokal. ...
PravadaNews – PT Pertamina diminta untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Anggota Komisi XII DPR RI, Elpisina mengatakan, Pertamina perlu menjadi permasalahan distribusi dan pasokan BBM. “Pertamina perlu menjelaskan secara terbuka apa y...
PravadaNews – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk kembali memperkuat program revitalisasi pasar rakyat serta pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai upaya memperkokoh perekonomian kerakyatan di tengah berbagai ta...
PravadaNews – PT Pertamina diminta untuk melakukan langkah normalisasi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) guna mengurai antrean panjang di sejumlah SPBU di Sumatera Utara. Anggota Komisi XII DPR RI, Elpisina mengatakan, kelangkaan Biosolar, Pertalite, hingga Pertamax ini diketahui t...
PravadaNews – Penegak hukum diminta menindak tegas pelaku praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menggunakan modus ‘ambil jatah’. Modus tersebut terungkap dari data digitalisasi milik PT Pertamina (Persero) pada Maret 2026 lalu. Di mana ditemukan terdapat ke...
PravadaNews – Komisi XII DPR RI mendesak pemerintah mengevaluasi disparitas harga antara bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan nonsubsidi. Pasalnya, selisih harga yang dinilai terlalu lebar berpotensi memicu pergeseran konsumsi masyarakat ke BBM bersubsidi sekaligus membuka celah p...
PravadaNews – DPR memastikan stok bahan minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman. Masyarakat pun diminta untuk tidak panic buying. Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya mengungkapkan bahwa Pertamina Patra Niaga telah memastikan bahwa stok BBm cukup untuk memenuhi kebutuhan masyar...
PravadaNews – Komisi II DPR RI menegaskan pemerintah daerah tidak boleh menjadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai sasaran kebijakan efisiensi anggaran. Setelah resmi diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN), para PPPK memiliki hak yang sama untuk memperoleh g...
PravadaNews – DPR mendorong Kementerian UMKM memperbanyak penyelenggaraan pameran dan festival dagang di tingkat nasional maupun daerah guna memperluas akses pasar serta meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Part...
PravadaNews – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad mengkritik penggunaan sistem desil sebagai dasar utama penentuan penerima bantuan pendidikan, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Menurutnya, penyaluran bantuan pendidikan harus mempertimbangkan kondis...
