PravadaNews – Harga minyak dunia diproyeksikan akan alami kenaikan karena penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur vital pengiriman minyak. Sekitar 20 hingga 30 persen pasokan minyak dan LGN dunia melewati jalur sempit antara Iran dan Oman tersebut.
Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk menyiapkan jumlah langkah strategis dalam menghadapi lonjakan harga minyak dunia akibat penutupan Selata Hormuz.
Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin mengatakan, Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi alami kenaikan. Oleh karena itu, Komisi XII mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengevaluasi dampak kenaikan BBM non-subsidi terhadap rantai pasok pangan nasional.
Syafruddin berujar, kenaikan harga BBM non-subsidi jelang Ramadan berimplikasi terhadap lonjakan biaya logistik yang akan membebani harga pangan di pasaran.
“Kami meminta Kementerian ESDM segera melakukan evaluasi mendalam terhadap dampak kenaikan harga BBM non-subsidi ini, khususnya pada sektor logistik dan distribusi pangan,” kata Syafruddin dalam keterangannya, Kamis (12/3/2026).
Baca Juga: Utusan Khusus Presiden di BUMN
Berdasarkan data pada pekan kedua Maret 2026, harga sejumlah komoditas alami kenaikan. Menurutnya, kenaikan harga BBM non-subsidi memberi tekanan baru yang berdampak pada kondisi ekonomi rumah tangga. Maka dari itu, pemerintah harus segera mitigasi.
“Jangan sampai kenaikan ini menjadi beban tambahan bagi rakyat yang saat ini sedang menghadapi tingginya harga kebutuhan pokok di bulan Ramadan,” ujar Syafruddin.
Syafruddin menjelaskan, sektor distribusi pangan sensitif terhadap kenaikan harga energi. Kenaikan tersebut akan berdampak pada biaya transportasi yang meningkat. Sehingga, harga jual di tingkat konsumen menjadi naik. Selain itu, mendorong tekanan inflasi yang lebih luas.
Syafruddin mengatakan, pemerintah harus menyiapkan langkah mitigasi yang konkret. Jika biaya distribusi membengkak, maka harga pangan akan semakin mahal dan sulit dijangkau.
“Kementerian ESDM bersama pemangku kepentingan terkait harus memastikan bahwa kebijakan energi tidak justru menjadi pemicu inflasi yang tidak terkendali,” tegasnya.
Baca Juga: CFX Rilis Laporan Industri Kripto Bulanan
Syafruddin meminta pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan energi, sehingga distribusi pangan tetap aman dan terjangkau.
“Kenaikan harga BBM di saat konsumsi masyarakat meningkat selama Ramadan dan menjelang Idulfitri adalah isu sensitif,” jelas Syafruddin.
“Negara harus hadir untuk menjamin agar rantai distribusi tetap berjalan efisien tanpa harus mengorbankan daya beli masyarakat,” tambah Syafruddin.
Komisi XII DRP RI, kata Syafruddin, akan terus memantau perkembangan harga energi dan dampaknya terhadap sektor riil.
“Mitigasi harus dilakukan sejak dini sebelum dampak inflasinya meluas ke berbagai sektor lainnya. Keamanan energi dan keterjangkauan harga pangan adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan,” pungkas Syafruddin.
