PravadaNews – Pemerintah secara resmi memulai langkah efisiensi besar-besaran terhadap anggaran di berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L).
Langkah drastis ini diambil guna memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga di bawah ambang batas 3 persen.
Namun, di tengah penyisiran anggaran tersebut, program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan menjadi “anak emas” yang tidak akan tersentuh pemangkasan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini demi menjaga stabilitas fiskal nasional.
“Sesuai dengan arahan pada saat Sidang Kabinet Paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, itu dilakukan efisiensi dari berbagai K/L, dan dengan efisiensi berbagai K/L itu, defisit 3 persen bisa dijaga,” ujar Airlangga saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2016).
Baca Juga: Menkeu Potong Anggaran K/L
Meski hampir seluruh lini kementerian diminta untuk melakukan penghematan, Airlangga memberikan jaminan khusus bagi program Makan Bergizi Gratis.
Saat dikonfirmasi apakah program tersebut akan ikut terkena dampak efisiensi anggaran, Airlangga menjawab dengan lugas. “(Efisiensi anggaran MBG) Tidak ada,” ucap Airlangga singkat.
Penegasan ini menunjukkan posisi tawar program MBG yang tetap menjadi prioritas utama pemerintah di tengah tekanan ekonomi global, termasuk fluktuasi harga minyak dunia akibat konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang mulai membayangi postur APBN.
Berbeda dengan kebijakan awal tahun 2025 yang menggunakan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 Tahun 2025, Menkeu menyebut proses efisiensi kali ini akan berjalan lebih praktis tanpa perlu payung hukum serupa.
Langkah efisiensi ini menjadi ujian bagi berbagai kementerian untuk tetap menjalankan program kerja dengan dana yang lebih terbatas, sementara program Makan Bergizi Gratis melaju tanpa gangguan pemotongan sepeser pun.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan mengenai sulitnya kementerian dan lembaga (K/L) melakukan penghematan secara mandiri.
Purbaya menyatakan, pihaknya akan mengambil langkah tegas dengan menetapkan langsung persentase pemotongan belanja menyusul ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan di Timur Tengah.
Purbaya mengaku awalnya memberikan keleluasaan bagi setiap kementerian untuk menyisir anggaran mereka. Namun, alih-alih melakukan efisiensi, belanja di sejumlah kementerian justru membengkak.
“Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh gitu nggak mau memotong, dia naikkan semua malah. Kalau bisa saya tentukan, saya potong berapa persen, nanti mereka yang sesuaikan,” kata Purbaya di Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Purbaya mengungkapkan, Kementerian Keuangan kini tengah menyisir komponen belanja yang dianggap bisa ditunda.
“Sasaran utamanya adalah program-program dengan akselerasi lambat terhadap pertumbuhan ekonomi serta belanja operasional internal yang tidak mendesak,” tutur Purbaya.
