PravadaNews – Pemerintah Prancis menginisiasi pembahasan multinegara untuk kemungkinan pengawalan kapal di Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Rencana tersebut melibatkan sekitar 20 negara dalam tahap perencanaan awal.
Menteri Pertahanan Prancis Catherine Vautrin mengatakan skema itu disiapkan sebagai langkah antisipatif jika situasi keamanan jalur pelayaran memburuk.
“Ada proses perencanaan yang sedang berjalan yang diprakarsai Prancis, melibatkan sekitar 20 negara, untuk menilai bagaimana kapal dapat melintasi selat tersebut dengan pengawalan jika diperlukan,” kata Vautrin dikutip Sabtu (11/4/2026).
Baca juga : IRGC Siap Eskalasi di Tengah Gencatan
Vautrin menegaskan bahwa fokus utama inisiatif tersebut adalah menjaga kebebasan navigasi melalui koordinasi diplomatik dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan pelayaran dan asuransi internasional.
Menurut Vautrin, Selat Hormuz tetap menjadi jalur vital perdagangan global yang mengalirkan sekitar 20 persen arus logistik dunia, sehingga stabilitas kawasan menjadi kepentingan internasional.
Di sisi lain, Vautrin menyebut situasi keamanan regional masih rentan. Gencatan senjata yang ada saat ini dinilai “sangat rapuh” dan membutuhkan penguatan diplomatik untuk mencegah eskalasi baru.
Vautrin juga menyinggung kondisi di Lebanon yang masih mengkhawatirkan, serta menegaskan dukungan Prancis terhadap misi penjaga perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon, di mana Prancis turut berkontribusi dalam penempatan pasukan.
Ketegangan di kawasan sendiri meningkat sejak rangkaian serangan dan balasan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang turut berdampak pada keamanan jalur pelayaran strategis tersebut.
