PravadaNews – Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion mendesak aparat penegak hukum segera mengungkap dalang atau aktor intelektual di balik penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. Mafirion mengingatakan, aparatur penegak hukum tidak hanya berhenti pada pr...
PravadaNews – Komisi III DPR RI meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mendampingi korban aksi teror brutal penyiraman air keras yang dilakukan empat anggota TNI aktif kepada aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Andrie Yunus. Dalam keteranganya, Ketua Komisi III DPR RI...
PravadaNews – Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menyebut empat anggota TNI aktif yang menjadi tersangka penyiraman air keras terhadap aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Andrie Yunus terancam 7 tahun penjara. Keempat anggota TNI merupakan anggota aktif dari kesatuan TNI AU dan TNI AL. Se...
PravadaNews – Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mendesak kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Kordinator KontraS, Andrie Yunus dibawa ke peradilan umum. Desakan itu muncul usai Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI berhasil meringkus empat anggota TNI aktif yang diduga menjadi ter...
PravadaNews – Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI telah mengamankan empat anggota TNI yang diduga menjadi tersangka penyiraman air keras terhadap aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Andrie Yunus. “Tadi pagi saya telah menerima dari Dantim BAIS TNI 4 orang yang diduga tersangka melaku...
PravadaNews – Wakil Presiden ke 10-12 RI, Jusuf Kalla (JK) angkat bicara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 191/PUU-XXIII/2025 yang mengabulkan sebagian permohonan tentang penghapusan hak pensiun para anggota DPR. JK menekankan, aturan lama terkait pensiun DPR dan pejabat ne...
PravadaNews – Kabar ancaman Iran yang disebut akan memutus jaringan kabel Internet bawah Laut di kawasan teluk pekan ini ramai menjadi perbincangan publik di media sosial (medsos). Adapun kabar tersebut mencuat diduga sebagai bentuk kecaman Iran terhadap negara-negara di kawasan Telu...
PravadaNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bakal menelusuri lebih dalam mengenai adanya praktik dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh Bupati Cilacap non aktif Syamsul Auliya Rachman (AUL). Adapun dugaan pungutan liar itu ditengarai digunakan Syamsul guna menyiapka...
PravadaNews – Putusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang mengoreksi sebagian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan pejabat negara atau penghapusan dana pensiun mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tand...
PravadaNews – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin angkat bicara mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 191/PUU-XXIII/2025 yang mengabulkan penghapusan hak pensiun anggota DPR. Adapun MK dalam putusannya mengabulkan sebagian gugatan permohonan uji materi Undan...