PravadaNews – Pemerintah tengah menyiapkan strategi baru untuk menekan beban operasional negara di tengah ketidakpastian ekonomi global. Salah satu langkah yang sedang dimatangkan adalah pemberlakuan kebijakan fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk opsi bekerja dari rumah (WFH) secara berkala.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal dan memastikan defisit APBN tetap terkendali di bawah 3%.
“Tadi dilaporkan dalam rapat dengan Bapak Presiden, arahan Bapak Presiden, yang pertama tentu yang terkait dengan kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen” sebut Airlangga, Jumat (20/3/2026).
Baca juga : APBN Jadi ‘Tameng’ BBM Subisidi
Menurut Airlangga, pemerintah berencana menerapkan pola kerja satu hari WFH dari lima hari kerja. Tidak hanya menyasar sektor publik di pusat maupun daerah, kata Airlangga, pemerintah juga membuka peluang bagi sektor swasta untuk menerapkan kebijakan serupa guna mendukung penghematan energi dan biaya operasional secara nasional.
“Nah, ini semuanya kita sedang siapkan lagi. Nanti sesudah konsepnya sudah matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail,” tambah Airlangga.
Selain efisiensi belanja melalui pola kerja baru, lanjut Airlangga, pemerintah juga fokus mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor komoditas. Lonjakan harga batu bara akibat memanasnya geopolitik Timur Tengah akan dimanfaatkan melalui pengenaan pajak ekspor tambahan.
“Kemudian juga terkait dengan adanya tambahan harga, maka terhadap batu bara juga akan dihitung terkait dengan pajak ekspor, besarannya nanti dikaji oleh tim. Di mana nanti harapannya pendapatan pemerintah juga naik dengan adanya windfall profit,” ujar Airlangga.
Airlangga juga mengungkapkan, strategi ini melengkapi langkah transisi energi yang diperintahkan Presiden, yakni percepatan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Hal ini diharapkan mampu menekan ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM) yang harganya sedang fluktuatif.
“Bapak Presiden mengarahkan agar ini segera direalisasikan dan dihitung untuk dikonversikan menjadi pembangkit listrik tenaga solar, dan Danantara diberi tugas untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut,” pungkas Airlangga.
