PravadaNews – Pemerintah Indonesia akan berpartisipasi pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia yang akan diselenggarakan pada 26-29 Maret di Yaoundé, Kamerun. Pemerintah Indonesia akan memperjuangkan kepentingan nasional dan reformasi WTO.
Indonesia akan membawa agenda prioritas untuk memastikan sistem perdagangan multilateral tetap inklusif, adil, dan mampu menjawab tantangan ekonomi global.
Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso mengatakan, reformasi WTO sangat diperlukan untuk memperkuat sistem perdagangan dunia. Selain itu, reformasi WTO akan sangat bermanfaat bagi negara berkembang.
“Reformasi WTO dapat memperkuat sistem dan menjaga prinsip dasar, termasuk pengambilan keputusan secara konsensus serta perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang,” kata Budi dalam keterangannya, dikutip Kamis (26/3/2026).
Baca Juga: Pertamina Ingatkan Jangan Boros Pakai BBM
Budi mengatakan, pemerintah Indonesia akan terus mendorong agar sistem penyelesaian sengketa dapat segera dipulihkan demi kepastian hukum bagi seluruh anggota.
Adapun isu yang menjadi prioritas Indonesia yakni terkait dengan subsidi perikanan, pertanian, perdagangan berbasis elektronik, inkorporasi, kesepakatan joint initiative dan isu non-violation and situation complaints (NVSC).
Isu prioritas yang akan dibawa dalam agenda WTO juga telah dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait. Hal itu dilakukan untuk memastikan posisi Indonesia diperhitungkan dalam perundingan multilateral.
Indonesia akan terlibat aktif dalam negosiasi ketentuan tambahan pada Agreement on Fisheries Subsidies (AFS) dan perundingan pada sektor pertanian yang berfokus pada ketahanan pangan dan kebijakan candangan pangan pemerintah.
“Indonesia selalu memperjuangkan dukungan terhadap petani dan nelayan kecil dalam isu perundingan pertanian dan subsidi perikanan, utamanya agar tercipta aturan yang adil, efektif dan berkelanjutan,” kata Budi.
Sementara pada isu perdagangan digital, kata Budi, Indonesia mendorong pembahasan komprehensif terkait moratorium bea masuk atas transmisi elektronik atau Customs Duties on Electronic Transmission (CDET) serta kelanjutan Work Programme on E-Commerce di WTO.
Budi menambahkan, kebijakan global pada bidang niaga elektronik (e-commerce) harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan negara berkembang.
