PravadaNews – Direktur Utama (Dirut) PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota tidak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Rabu (11/3/2026).
Padahal, RDP tersebut agendanya sangat penting untuk membahas mengenai kebijakan impor kendaraan dari India untuk kebutuhan Koperasi Desa/Keluarhan (Kopdes) Merah Putih.
Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menilai, ketidakhadiran bos Agrinas dalam RDP sebagai pelecahan terhadap fungsi pengawasan.
“Saya kira ini bentuk ketidakpatuhan Pak Dirut kepada kita. Terlebih ada permasalahan besar yang wajib dibahas bersama. Kalau beliau justru nggak datang rapat begini, bagaimana kita bisa tahu akar masalahnya?” kata Rivqy.
Rivqy menilai, kebijakan impor Agrinas mendapatakan kritik tajam dari masyarakat. Apalagi, impor dalam jumlah besar, sebanyak 105.000 unit mobil pikap dari India.
Baca Juga: Kebut Pembangunan Kopdes Merah Putih
Rivqy berkata, keputusan tersebut menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat. Rivqy mengaku heran dengan keputusan Agrinas yang ingin impor mobil Indonesia. Padahal, industri otomotif dalam negeri butuh dukungan dari pemerintah.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menyakini, industri otomotif dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan mobil pikap Agrinas.
Oleh karena itu, Rivqy menilai, penjelasan dari jajaran direksi Agrinas sangat penting untuk menjawab pertanyaan publik.
Rapat tanpa kehadiran Dirut Agrinas hanya membuang-buang waktu dan tidak menyelesaikan persoalan. Apalagi, masyarakat menuntut adanya transparasi atas kebijakan impor tersebut.
“Masyarakat perlu tahu apa sebenarnya motif mereka impor mobil itu. Kami di Komisi VI punya tanggung jawab memastikan setiap kebijakan BUMN atau anak usahanya sejalan dengan kepentingan nasional. Absennya Dirut hanya memperpanjang kecurigaan publik,” kata Rivqy.
Komisi VI DPR RI akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Dirut Agrinas. Rivqy meminta agar jajaran direksi terutama Dirut untuk mengindahkan pemanggilan Komisi VI.
Sebab, diskusi mengenai kebijakan impor mobil pikap sangat penting dibahas hingga tuntas. Sehingga, tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat.
Untuk diketahui, ada tiga agenda RDP Komisi VI hari ini. Yaitu evaluasi progress, tantangan dan tindaklanjut pembangunan gerai Kopdes Merah Putih, strategi operasional dan pembiayaan Kopdes Merah Putih, serta strategi pengawasan, tata kelola, dan monitoring Kopdes Merah Putih.
