PravadaNews – Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi masyarakat. Tidak hanya itu, rumah-rumah warga, fasilitas umum, tempat ibadah, dan infrastruktur luluh lantak.
Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) jumlah korban bencana Sumatera sekitar 1.200 jiwa. Sementara, data dari Center of Economic and Law Studies, bencana ekologis di Sumatera periode November 2025 diproyeksi telah mengakibatkan kerugian ekonomi Rp68,67 triliun.
Secara spesifik Provinsi Aceh diproyeksi menderita kerugian Rp2,2 triliun. Sumatera Utara diproyeksi kehilangan Rp2,07 triliun dan Sumatera Barat Rp2,01 triliun.
Pemerintah dalam hal ini terus berupaya untuk melakukan pemulihan bencana Sumatera dengan dukungan anggaran dan bantuan logistik.
Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya mendukung langkah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa yang memberikan tambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 sebesar Rp10,56 triliun.
Indrajaya mengatakan, tambahan anggaran TKD dapat membantu percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana.
Baca Juga: Tambahan Anggaran TKD untuk Pulihkan Sumatera
Dia menuturkan, tambahan anggaran tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah pusat terhadap daerah untuk memulihkan dari dampak bencana alam.
“Tambahan sebesar Rp 10,56 triliun tentu sangat membantu pemerintah daerah dalam menangani dampak pascabencana, mulai dari pemulihan infrastruktur, layanan dasar masyarakat, hingga pemulihan ekonomi lokal,” ujar Indrajaya dalam keterangannya, Rabu (18/2/2026).
Indrajaya berharap proses pencairan anggaran TKD dapat segera direalisasikan. Sehingga, pemerintah daerah dapat langsung merehabilitasi masing-masing wilayahnya.
“Daerah membutuhkan dukungan riil agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak terhambat secara administratif,” jelas dia.
Indrajaya meminta kepada pemerintah daerah untuk mengutamakan kepentingan masyarakat. Selain itu, Komisi II DPR RI akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan TKD agar tepat sasaran.
“Anggaran yang besar harus benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” pungkas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. (ABP)
