PravadaNews – Kabar viral terkait pengadaan puluhan ribu motor listrik yang digelontorkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) kepada seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapat kritik keras dari anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto.
Adapun tak hanya itu, BGN juga telah dikabarkan akan kembali memesan sebanyak 21.000 unit motor listrik yang diklaim akan diperuntukan untuk operasional kepala SPPG di setiap daerah.
Untuk mengadakan 21.000 unit motor listrik itu, BGN ditengarai telah menganggarkan pembelian sebesar Rp 1,39 triliun.
Dalam keterangannya, sosok yang akrab disapa Pulung itu melihat keputusan itu telah mencederai tata kelola anggaran ditengah kebijakan efisiensi imbas krisis energi global dampak konflik di Timur Tengah (Timteng).
Pulung pun merasa heran padahal anggaran pengadaan motor listrik itu sebelumnya juga telah dicoret Kementerian Keuangan lantaran dianggap irasional namun justru tetap dijalankan BGN.
“ini adalah anomali tata kelola yang harus segera diluruskan agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” tegas Pulung, Minggu (12/4/2026).
Pulung juga menyoroti manajemen komunikasi antara Kemenkeu dan BGN. Pasalnya menurut Pulung, sejauh ini dua lembaga itu dinilai memberikan informasi yang saling bertolak belakang.
Pulung menegaskan, kondisi ini harus segera diperbaiki agar tidak menciptakan dampak yang lebih besar dalam menjalankan program pemerintahan.
Pulung menekankan, keputusan BGN yang tetap melaksanakan pengadaan motor listrik ditengarai juga telah melenceng dari tujuan pemerintah menghemat APBN.
“Selama ini informasi dari Kementerian Keuangan dan BGN seperti saling bertolak belakang. Ini bukan sekadar masalah miskomunikasi internal,” ungkap Pulung.
Disisi lain, Pulung menyoroti soal bagaimana mekanisme anggaran yang digunakan oleh BGN dalam belanja motor listrik tersebut.
Sebab, Pulung mendapat informasi bahwa penggadaian motor listrik itu menggunakan pagi anggaran di tahun 2025. Namun realitasnya mengapa penyerahan motor listrik itu baru dilakukan Mei mendatang.
Pulung menambahkan, ditengah situasi ketidakpastian ekonomi global, pemerintah sebaiknya tetap komitmen untuk melakukan efisiensi anggaran bukan malah membuka keran memboroskan APBN.
“Di tengah kondisi fiskal negara yang sedang mengalami tekanan, pengadaan barang yang telah menghabiskan dana triliunan rupiah ini sangat riskan,” ujar Pulung.
“Apalagi jika benar harganya dipatok jauh lebih mahal dari harga semestinya. Ini berpeluang besar merugikan keuangan negara. Kami meminta BGN untuk menjelaskan detail ini secara terbuka kepada publik,” pungkas Pulung.
