PravadaNews – Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto, angkat bicara perihal rencana pengadaan motor listrik oleh BGN yang dinilai tidak sejalan dengan tugas utama lembaga itu dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Dalam keteranganya, sosok yang akrab disapa Pulung itu menyebut anggaran pengadaan motor listrik senilai Rp 1,39 triliun seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, khususnya peningkatan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pulung menyoroti kondisi dapur pelayanan yang hingga kini masih memerlukan pembenahan serius meliputi seluruh aspek mulai dari kebersihan hingga asupan gizi ke anak-anak.
“Tugas BGN adalah memastikan makanan yang dikonsumsi masyarakat, terutama anak-anak, bersih, sehat, dan memenuhi standar gizi. Kondisi dapur SPPG saat ini masih minim dan perlu pembenahan serius,” kata Pulung dalam keterangannya, Minggu (12/4/2025).
Menurut Pulung, penguatan kapasitas dapur SPPG akan memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat dibandingkan pengadaan kendaraan listrik.
Pulung mengingatkan agar seluruh kebijakan dari anggaran mestinya BGN harus tetap berorientasi pada hasil yang langsung dirasakan oleh publik.
Pulung menegaskan, lebih baik menambahkan kapasitas kualitas dapur dan gizi makanan daripada membeli puluhan ribu motor listrik karena tidak berdampak langsung ke masyarakat.
“Akan jauh lebih bermakna jika dana Rp 1,39 triliun itu difokuskan untuk menggenjot kapasitas dapur SPPG sehingga outputnya benar-benar maksimal. Jangan sampai motor listriknya banyak, tapi kualitas makanan untuk rakyat tetap minim,” ujar Pulung.
Pulung menekankan Komisi IX segera meminta BGN melakukan evaluasi terhadap rencana kerja dan penggunaan anggaran yang dinilai belum tepat sasaran.
Pulung menambahkan pentingnya menjaga akuntabilitas penggunaan dana publik apalagi situasi saat ini Indonesia telah terkena dampak krisis energi dan ketidakpastian ekonomi global imbas konflik di Timteng.
“Kembalikan fokus ke tugas utama. Jangan gunakan anggaran rakyat untuk hal-hal yang tidak mendesak dan berpotensi bermasalah,” pungkas Pulung.
