PravadaNews – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta pemerintah Indonesia bersikap tegas dalam forum internasional menyusul insiden yang melibatkan prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pernyataan itu disampaikan TB Hasanudin merespon tiga prajurit TNI mengalami luka-luka serius akibat insiden ledakan di Libanon pada Jumat (3/4/2026).
Dalam keterangannya, sosok yang akrab disapa TB Hasan itu menilai serangan terhadap prajurit penjaga perdamaian tersebut tidak dapat ditoleransi.
TB Hasan menekankan, otoritas pemerintah harus mendorong pertanggungjawaban dan akuntabilitas penuh PBB mengenai kembali terjadinya peristiwa ledakan yang menyasar kepada prajurit TNI di Lebanon.
“Kemenlu juga harus melakukan monitoring ketat terhadap seluruh tahapan penyelidikan oleh UNIFIL, mulai dari pengumpulan bukti, analisis data, hingga verifikasi kronologi kejadian,” ungkap TB Hasan, dikutip Minggu (5/4/2026).
Menurut TB Hasan aksi serangan terhadap atribut dan personel PBB tidak bisa ditoleransi dan harus diikuti dengan akuntabilitas penuh dari otoritas setempat.
TB Hasan menekankan pentingnya peran aktif Kemenlu dalam rangka mengawal proses investigasi yang dilakukan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) PBB.
TB Hasan menegaskan kegiatan pengawasan ketat diperlukan agar penyelidikan atas peristiwa yang menyasar prajurit TNI itu berjalan transparan dan kredibel.
“Pemerintah harus segera mendorong investigasi yang menyeluruh, transparan, dan independen,” tegas TB Hasan.
Di sisi lain TB Hasan juga turut menyoroti mengenai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan pasukan TNI yang bertugas di Lebanon.
TB Hasan meminta Markas Besar (Mabes) TNI segera melakukan peninjauan ulang mekanisme dan prosedur operasional serta sistem perlindungan seluruh personel TNI yang tergabung dalam UNIFIL PBB.
TB Hasan me jelaskan evaluasi tersebut mencakup peninjauan ulang posisi pos agar berada di zona yang lebih aman peningkatan perlindungan fisik di pangkalan.
Selain itu, TB Hasan juga turut mendorong pengetatan standar operasional prosedur dan langkah mitigasi dari resiko yang timbul saat terjadi eskalasi di sekitar area tugas.
“Evaluasi harus mencakup peninjauan posisi pos agar berada di zona yang lebih aman. Selain itu peningkatan perlindungan fisik di pangkalan, serta pengetatan SOP saat terjadi eskalasi di sekitar area tugas,” ujar TB Hasan.
TB Hasan juga turut mengingatkan pemerintah mempertimbangkan kembali keberlanjutan dan juga keterlibatan Indonesia dalam misi UNIFIL imbas dari dua kasus yang menimpa prajurit TNI di Lebanon tersebut.
TB Hasan menilai opsi penarikan pasukan perlu dibuka apabila kehadiran Indonesia tidak lagi efektif dan justru membahayakan prajurit.
“Kalau kehadiran kita di sana tidak lagi memberikan manfaat signifikan dan justru membahayakan prajurit TNI, sementara pihak-pihak di lapangan tidak kooperatif dan PBB terlihat lemah, maka opsi untuk menarik pasukan harus mulai dipikirkan secara serius,” terang TB Hasan.
TB Hasan menambahkan meski negara memiliki bentuk komitmen untuk menjaga perdamaian dunia namun pemerintah sejatinya juga harus memperhatikan nyawa dan keselamatan prajurit.
“Keselamatan prajurit adalah prioritas utama,” tandas TB Hasan.
