PravadaNews – Staf Divisi Advokasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Yassar Aulia menyoroti keterlibatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terafiliasi dengan TNI maupun partai politik dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, keterlibatan institusi negara seperti TNI dan Polri berpotensi menimbulkan persoalan keadilan dalam kompetisi pelaksanaan program tersebut.
Yassar menyatakan, sejak awal proyek MBG dijanjikan memiliki dua tujuan utama, yakni memperbaiki kondisi stunting serta meningkatkan kesejahteraan publik, khususnya di lingkungan sekolah tempat program itu dijalankan. Namun, Yassar menilai masuknya unsur TNI, Polri, maupun pihak-pihak dari kalangan elite dapat memengaruhi prinsip kesetaraan dalam pelaksanaan program.
Baca juga: 24.000 SPPG Siap Dukung Program MBG
“Ini kan membuat kompetisi yang tidak fair apalagi kalau bicara soal TNI dan Polri. Ini kan institusi yang memonopoli kekerasan dalam artian dia memegang senjata begitu,” ujar Yassar dikutip Rabu (25/2/2026).
Yassar juga menyinggung kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang disebut memberikan pengecualian terhadap batas maksimal 10 SPPG bagi TNI dan Polri. Sementara itu, yayasan atau lembaga lain yang ingin berpartisipasi dalam proyek MBG tetap dibatasi maksimal hanya mengelola 10 SPPG.
Menurut ICW, perbedaan perlakuan tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan dan mengurangi prinsip keadilan dalam tata kelola program. ICW pun mendorong agar pelaksanaan MBG tetap berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kompetisi yang setara demi memastikan tujuan utama program benar-benar tercapai.
