PravadaNews – Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melaporkan pimpinan KPK, deputi dan juru bicara KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) buntut perubahan status tahanan mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) sebagai tahanan rumah.
Bahkan, MAKI berencana akan melaporkannya ke Komisi III DPR RI. MAKI juga mendorong agar Komisi III membentuk Panitia Kerja (Panja) atau Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki perubahan status tahanan rumah Yaqut.
“Oh, itu pasti (lapor ke Komisi III DPR RI). Karena pengawas KPK selain Dewan Pengawas kan Komisi III,” ujar Boyamin kepada wartawa di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/3/2026).
Menanggapi laporan MAKI, juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya menghormati seluruh laporan masyarakat ke Dewas KPK.
Baca Juga: Buntut Panjang Status Tahanan Yaqut
“Sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (25/3/2026).
Budi menuturkan, laporan tersebut sebagai pengingat bagi KPK akan tugas dan tanggung jawabnya dalam pemberantasan korupsi.
Budi mengklaim, perubahan status tahanan Yaqut sebagai tahanan rumah sudah melalui proses dan mekasime sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.
“KPK memastikan bahwa seluruh proses dan langkah yang diambil telah dilakukan sesuai dengan mekanisme, prosedur, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” klaim Budi.
Budi menambahkan, KPK dalam melakukan proses hukum kepada tersangka secara transparan dan akuntabel. Sehingga, masyarakat dapat mengawal seluruh proses hukum yang dilakukan KPK.
“KPK akan tetap berkomitmen menjalankan tugas pemberantasan korupsi secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus terbuka terhadap setiap bentuk pengawasan sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik,” pungkas Budi.
