PravadaNews – Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyerahkan dana sebesar Rp 11,42 triliun ke pemerintah. Dana tersebut berasal dari hasil denda administratif dan penyelamatan keuangan negara.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebutkan dana ini sangat bermanfaat, salah satunya untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, alokasinya juga bisa dialihkan untuk mendukung program-program strategis yang sebelumnya sempat terpotong.
“Bisa (untuk menambal defisit). Atau kita bisa pakai untuk mungkin sebagian besar untuk program pembangunan yang kemarin kepotong mungkin. Termasuk untuk kejaksaan, termasuk sekolah, nanti sebagian juga untuk LPDP mungkin sebagian, tapi nggak banyak,” jelas Purbaya di Jakarta, dikutip Sabtu (11/4/2026).
Purbaya menjelaskan bahwa dana tersebut akan langsung menambah penerimaan APBN tahun 2026. Secara teknis, sebagian besar dana tersebut masuk dalam pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hanya sebagian kecil yang masuk sebagai penerimaan pajak.
“Ini kan pasti PNBP ya, bukan pajak ya kalau gitu ya. Kita lihat, bagian itu PNBP mestinya sih. Sebagian mungkin pajak tapi sebagian kecil. Tapi yang jelas, uang saya lebih banyak lagi dibanding sebelumnya,”sebut Purbaya.
Rincian Penerimaan Negara
Dari total Rp 11,42 triliun tersebut, rinciannya meliputi:
- Denda administratif bidang kehutanan: Rp 7,23 triliun
- PNBP dari penanganan tindak pidana korupsi: Rp 1,96 triliun
- Setoran pajak periode Januari-April 2026: Rp 967,77 miliar
- Setoran pajak dari PT Agrinas Palma Nusantara per 28 Februari 2026: Rp 108,57 miliar
- PNBP dari denda lingkungan hidup: Rp 1,14 triliun
Selain penyelamatan keuangan, Satgas PKH juga berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan dari berbagai sektor, yaitu:
- Sektor perkebunan sawit: 5,88 juta hektar
- Sektor pertambangan: 10.257 hektar
Secara keseluruhan, lahan kawasan hutan yang diserahkan ke Kementerian Kehutanan mencapai 254.780,12 hektar. Sementara itu, seluas 30.543,40 hektar diserahkan kepada kementerian/lembaga terkait, termasuk Kementerian Keuangan, BPI Danantara, hingga PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).
