PravadaNews – Kementerian Pertanian (Kementan) mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi musim kemarau yang diperkirakan datang lebih awal pada 2026.
Salah satu upaya yang didorong adalah penggunaan varietas padi adaptif yang mampu bertahan pada kondisi kekurangan air.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah mitigasi sejak dini untuk mencegah dampak kekeringan terhadap produksi pangan.
“Petani perlu memanfaatkan varietas genjah dan tahan kekeringan, seperti Inpago 4–13, Inpari 38–46, Situbagendit, Situpatenggang, Padjadjaran, Cakrabuana, atau varietas sejenis lainnya agar produksi tetap terjaga meskipun menghadapi musim kemarau,” ujar Amran di Jakarta, Senin (16/3/2026).
Amran juga menginstruksikan seluruh pemerintah daerah melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan serta memperkuat sistem peringatan dini guna mengurangi risiko gagal panen.
Amran berujar, Kementan juga mendorong optimalisasi pengelolaan sumber daya air di sektor pertanian. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan irigasi, pompanisasi, perpipaan, hingga percepatan masa tanam di berbagai sentra produksi padi.
Langkah ini diambil seiring prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menyebutkan awal musim kemarau di sejumlah wilayah Indonesia berpotensi terjadi lebih cepat dari biasanya.
Wilayah yang diperkirakan mengalami kemarau lebih awal antara lain sebagian Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan dan timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku, hingga sebagian Papua.
“Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kekeringan pada lahan pertanian jika tidak diantisipasi sejak dini,” sebut Amran.
Jangan Anggap Sepele
Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Saadah mendesak pemerintah untuk segera ambil langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih panjang dan ekstrem tahun ini.
Apalagi, kekhawatiran utama adalah potensi gagal panen yang dapat mengancam produksi beras nasional.
“Kita tidak bisa menganggap sepele ancaman musim kemarau yang berpotensi memicu cuaca panas ekstrem dan kekeringan. Pemerintah harus menyiapkan langkah antisipasi secara terukur dan terencana agar petani tidak mengalami gagal panen,” kata Rina kepada wartawan, Selasa (17/3/2026).
Peringatan ini disampaikan menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai awal musim kemarau tahun ini.
BMKG memproyeksikan sebanyak 325 zona musim atau sekitar 46,5 persen wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau lebih awal.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan, musim kemarau kali ini berpotensi berlangsung lebih lama dan lebih kering dari kondisi normal.
Wilayah yang diperkirakan terdampak meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat.
Selanjutnya, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Timur, hingga Papua Pegunungan.
Prediksi BMKG Jadi Alarm
Selain itu, 114 zona musim lainnya diprediksi akan memasuki musim kemarau pada periode April mendatang. Menurut Rina, prediksi BMKG tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah.
Sektor pertanian, khususnya produksi padi, sangat rentan terhadap ketersediaan air. Rina menekankan pentingnya mitigasi terstruktur agar pasokan air untuk lahan pertanian tetap terjaga.
“Langkah-langkah mitigasi harus dilakukan sejak sekarang. Jangan sampai ketika kemarau sudah berlangsung lama, pemerintah baru bergerak,” kata Rina.
“Jika banyak sawah mengalami kekeringan dan gagal panen, dampaknya tentu akan terasa pada produksi beras nasional,” tambah Rina.
Politisi PKB itu meminta pemerintah segera memperbaiki dan memastikan fungsi sistem irigasi pertanian berjalan optimal.
Selain itu, Rina mendorong penyediaan pompa air bagi petani, optimalisasi embung dan waduk pertanian, percepatan perbaikan jaringan irigasi yang rusak, serta penyesuaian pola tanam di daerah rawan kekeringan.
Rina mendesak Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah untuk segera memetakan wilayah rawan kekeringan. Dengan pemetaan yang akurat, bantuan dan intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Antisipasi sejak dini sangat penting agar musim kemarau tidak berdampak besar terhadap ketahanan pangan nasional,” pungkas Rina.
