PravadaNews – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI membuka wacana untuk mengubah skema pendaftaran haji dari antrean menjadi war tiket.
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengatakan, sedang mengkaji secara mendalam terkait perubahan tata kelola haji.
Kemenhaj mewacanakan agar sistem antrean diubah menjadi war tiket. Perubahan skema itu nantinya, calon jemaah haji harus bersaing untuk mendapatkan tiket keberangkatan haji.
Baca Juga: DPR Soroti Penerapan Mekanisme War Tiket Haji
Setelah mendapatkan tiket, para jemaah haji melakukan pembayaran, kemudian nantinya akan diberangkatkan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.
“Waktu itu pemerintah mengumumkan, biaya haji tahun ini sekian, pembukaan pendaftaran dimulai tanggal sekian sampai tanggal sekian, silakan yang mau berangkat haji silakan membayar. Semacam war tiket,” jelas Menhaj awal pekan lalu.
Sementara itu, pengamat politik Yusak Farchan memandang, pemerintah tidak mengumbar wacana jika kebijakan itu belum diputuskan.
“Pemerintah sebaiknya tidak melempar wacana yang masih mentah ke publik agar tidak membingungkan masyarakat,” ujar Yusak kepada PravadaNews, Minggu (12/4/2026).
Seharusnya, kata Yusak, Kemenhaj melakukan kajian terlebih dahulu terkait wacana war tiket untuk pendaftaran haji, sebelumnya disampaikan ke publik.
“Kementerian Haji dan Umrah perlu merumuskan secara matang sistem war tiket haji agar tidak menabrak prinsip keadilan dalam penyelenggaraan haji,” pungkas Yusak.
