PravadaNews – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) telah diputuskan dan tinggal menunggu pengumuman resmi. Namun, kebijakan ini tidak hanya dilihat sebagai upaya penghematan energi, melainkan juga dari sisi dampak ekonomi yang lebih luas.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keputusan terkait WFH sudah final, tetapi pengumumannya akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Sudah diputuskan, nanti diumumkan, bukan saya yang ngomong, bukan saya (mengumumkan) nanti, Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto),” ujar Purbaya.
Baca juga: WFH Solusi atau Ilusi?
Purbaya menjelaskan, meskipun kebijakan WFH ditargetkan mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga 20 persen, dampaknya tidak bisa dinilai secara sederhana. Menurutnya, peningkatan aktivitas ekonomi justru berpotensi mengimbangi bahkan melampaui penghematan tersebut.
“Hemat saya mungkin enggak di sananya, karena ekonomi aktifnya naik, bisnis naik cepat, konsumsi naik. Tapi kalau pajak saya juga naik, selaras dengan itu kan saya untung juga,” kata Purbaya.
Purbaya menegaskan pemerintah menggunakan pendekatan komprehensif dalam mengevaluasi kebijakan ini, termasuk mempertimbangkan dampaknya terhadap produktivitas kerja.
Terkait rencana penerapan WFH pada hari Jumat, ia menilai pilihan tersebut didasarkan pada pertimbangan efisiensi. Hari Jumat dianggap memiliki durasi kerja lebih pendek sehingga potensi penurunan produktivitas dinilai paling kecil.
“Kalau diliburkan kan yang dipilih yang berdampak paling kecil ke produktivitas, Jumat kan paling pendek jam kerjanya. Jadi loss ke produktivitas dianggap paling kecil,” tambah Purbaya.
Meski demikian, Purbaya belum memastikan apakah kebijakan WFH akan diberlakukan wajib bagi sektor swasta. Ia hanya menegaskan bahwa sektor pemerintahan akan menerapkannya, sementara sektor industri seperti pabrik kemungkinan tidak termasuk.
“Saya enggak tahu. Yang jelas pabrik-pabrik yang itu enggak ikut. Swasta wajib nggak ya? Mungkin imbauan. Saya enggak tahu. Pemerintahan wajib,” tutup Purbaya.
