PravadaNews – Kecelakaan bus Transjakarta di Koridor 13 memantik sorotan DPRD DKI Jakarta terhadap pola alih daya (outsourcing) pramudi yang selama ini diterapkan pengelola Transjakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menilai skema tersebut perlu diawasi lebih ketat agar tak mengorbankan standar keselamatan.
Menurut Kenneth, penggunaan pihak ketiga dalam rekrutmen pengemudi memang sah secara manajerial. Namun, dia mengingatkan bahwa aspek kompetensi dan kesiapan pramudi tidak boleh dikalahkan oleh kebutuhan operasional.
“Jangan sampai rekrutmen hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan armada. Kompetensi, kesiapan mental, serta ketahanan fisik calon pengemudi harus menjadi prioritas utama,” kata Kenneth, Kamis (26/2/2026).
Baca juga: Transjakarta Diminta Evaluasi Seluruh Tata Kelola
Dia menyebut kecelakaan di Koridor 13 sebagai alarm bagi seluruh pemangku kepentingan transportasi publik. Kepercayaan masyarakat terhadap layanan angkutan massal, kata Kenneth, sangat bergantung pada konsistensi pengelola menjaga profesionalisme pramudi.
Sebagai tindak lanjut, Kenneth mendorong pembenahan sistem pelatihan melalui koordinasi lebih intensif antara Transjakarta dan perusahaan penyedia tenaga kerja. Dia menilai program pelatihan yang ada harus dimaksimalkan dan tidak berhenti sebagai formalitas administratif.
“Saran saya bahwa Transjakarta harus bisa menjadi leading sektor untuk menggelar pelatihan khusus yang bersifat wajib bagi seluruh pramudi, baik yang baru direkrut maupun yang sudah lama bertugas,” ujar Kenneth.
Untuk memperkuat materi pelatihan, dia mengusulkan pelibatan Komite Nasional Keselamatan Transportasi guna memberikan pembekalan terkait analisis kecelakaan dan pembelajaran dari berbagai insiden transportasi.
Kenneth menegaskan, evaluasi menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak agar insiden serupa tak kembali terjadi di kemudian hari.
“Evaluasi menyeluruh dan terobosan konkret bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mendesak demi mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan,” tandasnya.
