PravadaNews – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengingatkan pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap potensi penimbunan bahan bakar minyak (BBM) termasuk antisipasi ikhwal kebocoran BBM subsidi.
Peringatan ini disampaikan di tengah tekanan krisis energi dan ketidakpastian ekonomi global yang mendorong lonjakan harga minyak dunia imbas munculnya ketegangan di kawasan Selat Hormuz.
Dalam keterangannya, sosok yang akrab disapa Herman itu menilai situasi konflik di Timur Tengah antara AS-Israel melawan Iran menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap arus stabilitas ekonomi dunia.
Selain itu, dampak konflik tersebut juga telah merubah peta ekonomi global dan memberikan tekanan efek kejut terhadap stabilisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Atas dasar itu, Herman menilai, stabilitas distribusi energi dalam negeri harus dijaga ketat agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat terutama mengenai potensi munculnya spekulan yang memanfaatkan situasi dengan menimbun BBM.
Baca juga: Pemerintah Diminta Tekankan Skema Pembelian Subsidi BBM
“Atas ketidak naikan BBM ini tentu kita semua harap tenang kembali, tidak ada spekulan yang menimbun BBM dan kemudian menyusahkan masyarakat,” kata Herman, dikutip Kamis (2/4/2026).
Herman mengapresiasi langkah pemerintah yang memilih menjaga stabilitas ekonomi untuk tidak menaikan harga BBM disaat harga minyak dunia melampaui asumsi dasar dari perhitungan APBN.
Menurut Herman, keputusan pihak pemerintah yang tidak buru-buru untuk menaikan harga BBM patut di dukung meski harga minyak dunia saat ini telah menyentuh kisaran 110 hingga 115 dolar AS per barel.
Herman menuturkan, kebijakan ini merupakan hasil dari berbagai strategi upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengamankan kondisi fiskal ditengah tekanan global.
Herman menambahkan pentingnya sinergi antara DPR dan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sehingga kebijakan yang diambil tetap efektif dan tepat sasaran di tengah tekanan global yang belum mereda.
“Situasi global ini bukan hanya menjadi persoalan Indonesia, tetapi juga hampir seluruh negara,” tutup Herman.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menilai, pemerintah harus membuat skema antisipasi terhadap potensi adanya penimbunan bbm ditengah situasi penghematan energi pembatasan BBM subsidi.
Sosok yang akrab disapa Andre itu menegaskan kebijakan itu juga perlu diiringi dengan kejelasan aturan dan mekanisme agar tidak lagi menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Selain itu Andre juga menekankan bahwa pentingnya transparansi skema menjadi kunci agar publik memahami tujuan pembatasan tersebut.
“Kita tunggu skemanya antara pemerintah, Kementerian ESDM dengan Pertamina, yang jelas kami di DPR mendukung langkah penuh pemerintah,” ungkap Andre, Rabu (1/4/2026).
Menurut Andre, dukungan DPR terhadap langkah pemerintah tetap kuat, terutama dalam konteks menjaga stabilitas harga energi di tengah dinamika global.
Namun, Andre juga mengingatkan Ikhwal implementasi di lapangan harus memperhatikan kelompok yang benar-benar bergantung pada BBM bersubsidi.
Andre juga menyoroti pentingnya komunikasi publik yang lebih masif untuk meredam spekulasi dan informasi keliru yang beredar salah satunya terkait isu kenaikan harga BBM yang sempat mencuat, dalam beberapa hari terakhir.
Meski diketahui, dalam beberapa hari terakhir, isu kenaikan harga BBM itu sempat mencuat, namun pemerintah juga telah memastikan wacana itu tidak terjadi.
Andre menegaskan, kepastian tidak adanya kenaikan harga BBM menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat, sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah untuk menata ulang sistem subsidi energi secara lebih efektif di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
Andre menambahkan, kebijakan pembatasan ini tidak hanya dilihat sebagai langkah penghematan, tetapi juga sebagai bagian dari reformasi distribusi energi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Yang pasti kita apresiasi dan mendukung langkah pemerintah Presiden Prabowo. Soal tidak ada kenaikan itu yang paling penting dulu, jadi masyarakat kita tidak khawatir isu-isu hoaks bahwa 1 April akan ada kenaikan itu sudah terbantahkan,” tandas Andre.
