PravadaNews – Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, merespon kekhawatiran soal pemberlakuan kebijakan kerja di rumah atau work from home (WFH) yang dianggap tidak dapat berjalan efektif sesuai dengan rencana pemerintah.
Adapun kebijakan itu sebelumnya di inisiasi oleh pemerintah pusat sebagai salah satu langkah yang diambil untuk menghemat energi ditengah ketidakstabilan ekonomi global, dampak konflik yang terjadi di Timur Tengah (Timteng).
Dalam keterangannya, sosok yang akrab disapa Irawan itu meyakini kebijakan WFH tersebut dinilai akan berlaku efektif jika di atur secara paralel dengan memetakan konsep yang matang.
Baca juga: DPR Minta Kebijakan WFH Diatur Matang
Irawan menekankan, selain fokus mengatur WFH, pemerintah juga harus menentukan pembatasan untuk menghindari munculnya risiko hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan diberlakukannya kerja di rumah tersebut.
“WFH harus diikuti juga dengan kebijakan pembatasan. Jika tidak ada pembatasan, kegiatan WFH tidak akan berjalan efektif,” ungkap Irawan, dikutip Selasa (24/3/2026)
Irawan menekankan, efektivitas WFH juga tergantung pada adanya pengawasan dan batasan. Menurut Irawan, tanpa aturan yang matang dan jelas, kebijakan WFH ini justru cukup rawan disalahgunakan oleh sebagian pekerja.
Pandangan Irawan ini menekankan perihal pentingnya keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan juga disiplin birokrasi agar digitalisasi pelayanan publik tidak terganggu.
“Potensial pengurangan satu hari kerja itu justru disalahgunakan untuk kepentingan berpergian atau liburan yang justru membuat kita lebih boros energi,” tutur Irawan.
Di sisi lain, Irawan menepis kabar soal kekhawatiran pemberlakuan kebijakan kerja di rumah atau work from home (WFH) yang dianggap akan berimplikasi mengganggu pelayanan publik.
Irawan menegaskan hal tersebut lantaran saat ini sistem pelayanan publik atau birokrasi di Indonesia telah dilengkapi sistem digitalisasi yang cukup matang.
“Khusus pelayanan publik, saya tidak ada kekhawatiran karena birokrasi kita telah memiliki sistem dan pengalaman mumpuni. Banyak hal pelayanan publik kita juga telah di digitalisasi,” tutup Irawan.
