PravadaNews – Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dalam menjaga persepsi publik, terutama terkait pelaksanaan program-program strategis.
Pendiri lembaga survei KedaiKOPI itu menekankan bahwa kesalahan atau blunder dalam implementasi kebijakan berpotensi mengubah penilaian publik secara signifikan.
“Kalau Presiden Prabowo ingin dianggap lebih baik dibandingkan presiden sebelumnya, yang utama adalah meminimalkan blunder, bahkan kalau bisa zero blunder,” ujar Hendri kepada wartawan, Kamis (25/3/2026).
Baca juga : WFH 1 Hari Sepekan Masih Tunggu Keputusan Prabowo
Hendri menilai, blunder bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan dapat memicu apa yang ia sebut sebagai “efek lupa publik”.
Menurut Hendri, masyarakat cenderung lebih mudah mengingat hal negatif yang aktual dibandingkan kekurangan pemimpin sebelumnya.
“Bila ada blunder, dosa-dosa presiden sebelumnya seperti terlupakan karena fokus publik beralih ke kesalahan presiden saat ini,” kata Hendri.
Hendri mencontohkan polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat disorot politisi Adian Napitupulu.
Hendri pun menyebut, kritik muncul akibat ketidaksinkronan antara rencana pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk efisiensi bahan bakar dan kewajiban siswa datang ke sekolah guna mengambil jatah makanan.
Menurut Hendri, situasi tersebut menunjukkan potensi kontradiksi kebijakan yang mudah menjadi sorotan publik.
“Meski niatnya baik, kalau pelaksanaannya tidak sinkron, itu bisa jadi blunder yang terus diingat,” ujar Hendri.
Selain itu, Hendri juga menyinggung polemik pengadaan mobil produksi India dalam program Koperasi Merah Putih. Kontroversi semacam ini, kata Hendri, memiliki daya ingat publik yang kuat dibandingkan isu-isu besar sebelumnya.
“Rakyat bisa lebih ingat hal-hal seperti itu dibandingkan kontroversi besar seperti pembangunan IKN atau proyek kereta cepat,” ucap Hendri.
Hendri menilai kondisi ini menuntut pengawasan ketat dan evaluasi berkala terhadap seluruh program pemerintah. Tanpa itu, potensi kesalahan kecil sekalipun dapat membesar dan memengaruhi citra kepemimpinan secara keseluruhan.
“Intinya, Presiden Prabowo harus sangat berhati-hati dalam menjalankan program jika tidak ingin dinilai lebih buruk dari pendahulunya,” pungkas Hendri.
