PravadaNews – Pemerintah Indonesia diingatkan dampak eskalasi di Timur Tengah tanpa adanya penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan berimplikasi terhadap defisit anggaran yang semakin melebar.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho kepada PravadaNews, Rabu (1/4/2026).
“Jika eskalasi global terus berlanjut, menahan harga tanpa mengubah postur APBN akan sangat berat dan berisiko memperlebar defisit anggaran yang bisa mengganggu stabilitas makroekonomi,” jelas pria yang akrab disapa Ary itu kepada PravadaNews, Rabu (1/4/2026).
Ary menjelaskan Indonesia bergantung pada ketahanan ruang fiskal, efisiensi internal, dan windffall tax.
Baca Juga: Bahlil soal Penyesuaian Harga BBM Non-Subsidi: Kalau Ada, tapi Tidak Banyak
Dalam ruang fiskal, pendapat dari komoditas lain belum cukup kuat untuk menambal defisit di sektor migas. “Namun, mengandalkan keberuntungan harga komoditas lain bukanlah strategi yang berkelanjutan,” ujar Ary.
Ary mengingatkan, pemerintah perlu melakukan efisiensi secara komprehensif serta memastikan rantai pasokan aman dan terkendali.
“PWYP Indonesia menekankan pentingnya pemerintah dan Pertamina melakukan efisiensi sekaligus memastikan tidak ada kebocoran dalam rantai pasok,” kata Ary.
Di sisi lain, PWYP Indonesia mendorong agar pemerintah lebih berani mengejar windfall tax dari sektor ekstraktif, khususnya batubara dan mineral kritis yang harganya sedang tinggi.
“Tidak adil jika korporasi mengeruk keuntungan luar biasa dari krisis energi global, sementara APBN kita butuh mekanisme fiskal yang memastikan ‘keuntungan berlebih’ tersebut kembali ke rakyat untuk memperkuat ketahanan energi,” kata Ary menjelaskan.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan, cadangan BBM dalam negeri dalam kondisi aman, meski di tengah gejolak Timur Tengah.
“Cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimum nasional, baik itu solar maupun bensin, termasuk gas, avtur, dan LPG,” kata Bahlil dalam video conferens dari Korea Selatan, Selasa (31/3/2026).
Bahlil mengatakan, ketegangan geopolitik yang terjadi saat ini, tidak memberikan dampak terhadap pasokan dan cadangan BBM dalam negeri.
“Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala atas petunjuk dan arahan Bapak Presiden, cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimal nasional,” jelas Bahlil. Standar minimal cadangan BBM nasional di Indonesia saat ini pada kisaran 20 hingga 23 hari.
