PravadaNews – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) membuka opsi perubahan rute keberangkatan jemaah haji melalui Afrika jika eskalasi di Timur Tengah terus memanas.
“Kalau jamin keamanan, maka kita siapkan rute penerbangannya berubah,” kata Wamenhaj Dahnil Anzar kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, minggu lalu. Opsi tersebut, kata Dahnil, juga muncul dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dahnil mengatakan, untuk mengubah rute penerbangan, pemerintah perlu melakukan koordinasi dengan otoritas penerbangan di Saudi Arabia dan sejumlah negara yang akan dilewati.
“Itu tentu bicara dengan otoritas penerbangan dan otoritas baik itu Saudi Arabia maupun berbagai negara,” ujar Dahnil.
Tidak hanya mengubah rute penerbangan, Kemenhaj juga berencana untuk menunda keberangkatan haji, jika perang di Timur Tengah membahayakan jemaah.
“Kalau kemudian membahayakan jemaah, membahayakan keselamatan, maka skenario untuk menunda bisa jadi muncul, apabila keselamatan warga negara kita terancam,” jelas Dahnil.
Dahnil menyampaikan, Kemenhaj akan mendiskusikannya dengan DPR RI terkait skema keberangkatan haji di tengah perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran.
“Tentu kita akan bicara dengan DPR, kita akan bicara sesuai dengan petunjuk dari presiden seperti apa,” kata Dahnil.
Dahnil menekankan, Presiden Prabowo Subianto menekankan kepada Kemenhaj bahwa keselamatan jemaah menjadi prioritas utama.
Dahnil menambahkan, jika eskalasi di Timur Tengah menurun, maka haji kloter pertama akan berangkat pada 22 April 2026.
“Apabila tidak ada perubahan skenario atau eskalasi konflik menurun dan itu menjamin keselamatan warga negara Indonesia berangkat haji, maka kan tanggal 22 April itu adalah keberangkatan haji kloter pertama,” kata Dahnil.
Baca Juga: Ujian Berat Kemenhaj
Wanti-wanti Kemenhaj
Ketua Komnas Haji, Mustohil Siradj mengingatkan Kemenhaj untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait dengan penyelenggaraan haji tahun ini.
“Oleh karena itu, Kemenhaj harus ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan, apakah akan memberangkatkan misi haji 2026 M/ 1447 H, tidak mengirimkan atau mengubah skema perjalanan yang sudah dirancang,” kata Mustohil kepada PravadaNews, Selasa (17/3/2026).
Mustohil mengatakan, perlu dilakukan kajian komprehensif dan intensif oleh DPR, Kementerian Luar Negeri, Badan Intelejen TNI, dan Kedutaan.
Mustohil menuturkan, pemerintah Indonesia juga perlu memantau sikap sejumlah negara yang mayoritas muslim pengirim jemaah seperti Malaysia, Yaman, Pakistan, Turki, dan negara di kawasan Asia lainnya.
Mustohil mendorong agar pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah Kerjaan Arab Saudi terkait dengan penyelenggaraan haji tahun ini.
“Tetap menyelenggarakan tanpa ada pembatasan atau dengan skema terbatas seperti pada saat pandemi covid-19 atau memberlakukan protokol khusus? jika situasinya masih perang, apalagi bila keadaan kian meluas dan memburuk. Mengingat perang ini sangat dinamis dan sulit diprediksi,” kata Mustohil.
Jaminan Keselamatan
Sampai saat ini, kata Mustohil, pemerintah Arab Saudi sangat konfiden dan siap menyelenggarakan ibadah haji. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia diminta untuk memastikan keamanan para jemaah selama di Arab Saudi.
“Kemenhaj harus berani meminta jaminan keamanan atas ratusan ribu jemaah yang beribadah ke tanah suci kepada pemerintah Arab Saudi,” kata Mustohil.
“Dengan kata lain, jika otoritas Saudi menyatakan aman, tugas kita adalah meminta jaminan keamanan penuh, mengingat Indonesia adalah pengirim jemaah terbesar di dunia,” tambah Mustohil.
Mustohil menjelaskan, misi haji masyarakat muslim dari bumi Nusantara yang berangkat ke tanah suci tidak selalu dilakukan dalam suasana aman dan damai. “Rombongan jemaah haji seringkali berhadapan dengan konflik, perang dan kemelut global,” imbuh Mustohil.
“Misalnya saat bangsa kita berjuang merebut kemerdekaan (era revolusi) dan pasca kemerdekaan misi haji tetap berjalan,” sambung Mustohil.
Pada saat berkecamuk Perang Dunia I dan II, hingga era Perang Teluk antara Iran dan Irak pada 1990, lanjut Mustohil, pengiriman jemaah haji asal Indonesia tidak dibatalkan.
“Meski lanskap perang modern saat ini melibatkan teknologi jarak jauh yang lebih destruktif, preseden tersebut perlu menjadi salah satu bahan kalkulasi,” pungkas Mustohil.
