PravadaNews – Pemerintah mewacanakan untuk mengembalikan tata kelola sebelum ada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Langkah ini dinilai sebagai langkah perubahan besar dalam tata kelola haji, tetapi harus dipikirkan secara matang.
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengatakan, sedang mengkaji secara mendalam terkait perubahan tata kelola haji.
Diharapkan, dengan adanya perubahan tersebut tidak ada lagi antrean haji. Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan, pemerintah berkomitmen untuk memotong bahkan tanpa antrean.
Baca Juga: Apa Urgensi Ubah Skema Daftar Haji?
Untuk saat ini, Indonesia perlu menunggu waktu keberangkatan 26 tahun bagi jemaah haji reguler dan enam tahun bagi jemaah haji khusus.
“Apakah perlu dipikirkan bagaimana kita kembali ke zaman-zaman sebelum ada BPKH? Sebelum ada BPKH, insya Allah tidak ada antrean,” kata Menhaj minggu lalu.
Perubahan skema itu nantinya, calon jemaah haji harus bersaing untuk mendapatkan tiket keberangkatan haji.
Setelah mendapatkan tiket, para jemaah haji melakukan pembayaran, kemudian nantinya akan diberangkatkan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.
“Waktu itu pemerintah mengumumkan, biaya haji tahun ini sekian, pembukaan pendaftaran dimulai tanggal sekian sampai tanggal sekian, silakan yang mau berangkat haji silakan membayar. Semacam war tiket,” jelas Menhaj.
War Tiket Tidak Menjamin Berkurangnya Antrean Haji
Pemerintah seharusnya fokus pada bagaimana agar antrean jemaah haji tidak begitu lama, bukan mengubah skema pendaftaran haji.
Awalnya, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (RI) mewacanakan mengubah skema pendaftaran haji dari antrean menjadi tiket war.
Sekadar informasi, saat ini Indonesia perlu menunggu waktu keberangkatan 26 tahun bagi jemaah haji reguler dan enam tahun bagi jemaah haji khusus.
Di sisi lain, Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto memiliki komitmen untuk memangkas waktu antrean jemaah haji.
“Fokus pemerintah saat ini saya kira adalah bagaimana memprioritaskan jemaah dalam antrean yang telah ada jauh sebelum terbentuknya BPKH,” ujar pengamat politik, Yusak Farchan kepada PravadaNews, Senin (13/4/2026).
Yusak menilai, pendaftaran haji melalui skema war tiket bukan menjadi jalan keluar untuk memangkas antrean haji.
“Sistem war tiket haji tidak menjamin berkurangnya daftar antrean karena kuota yang tetap sama, namun jumlah pemburu tiket bertambah,” kata Yusak.
“Skema war tiket juga hanya akan menguntungkan kelompok tertentu yang memiliki kemampuan finansial lebih,” pungkas Yusak.
