PravadaNews – Wacana penerapan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai swasta yang diusulkan pemerintah kembali mengemuka.
Adapun kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah guna menghemat energi ditengah isu ketidakpastian ekonomi dampak konflik di Timur Tengah (Timteng).
Di balik narasi kebijakan efisiensi, sejumlah pihak merespon dan bertanya-tanya terkait efektifitas dan kepastian tujuan dari usulan pemerintah itu.
Pasalnya, kebijakan efisiensi itu diharapkan bukan hanya sebagai solusi aturan tinta di atas kertas, melainkan harus diikuti dengan perhitungan yang cukup matang sehingga tidak menjadi sekadar respons reaktif tanpa fondasi yang kuat.
Dalam keterangannya, Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai pendekatan pemerintah dalam mendorong penghematan energi melalui kebijakan semacam ini masih cenderung simbolik.
Baca juga: Pemerintah Diminta Jangan Salah Langkah Terapkan WFH
Efriza menekankan, tanpa adanya poin kerangka implementasi yang terukur, kebijakan efisiensi hanya berisiko menjadi sekadar retorika jangka pendek dan minim dampak nyata.
“Agar tujuan penghematan energi benar-benar tercapai, pemerintah perlu menerapkan kebijakan ini secara selektif, berbasis sektor dan wilayah, disertai indikator evaluasi yang jelas, bukan sekadar langkah simbolik jangka pendek,” kata Efriza kepada PravadaNews, Rabu (25/6/2026).
Efriza menegaskan soal perlunya pendekatan selektif berbasis data dan kebutuhan spesifik yang juga dilengkapi indikator evaluasi yang jelas dalam dmana mengukur titik keberhasilan.
Efriza mewanti-wanti dampak dari kebijakan yang bersifat reaktif, terlebih tanpa pemahaman yang cukup komprehensif terhadap efektivitasnya, justru berpotensi menimbulkan inefisiensi baru.
Dalam konteks ini, WFH tidak bisa hanya dipandang sebagai solusi universal melainkan juga harus memberikan efek nyata sebagai langkah kongkret menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
“Apalagi sifatnya hanya sekadar reaktif dengan argumentasi soal penghematan energi tanpa disertai kebijaksanaan dan pemahaman tentang tingkat keberhasilannya,” terang Efriza.
Di sisi lain, efektivitas kerja jarak jauh, menurut Efriza, juga sangat bergantung pada sejumlah faktor krusial mengenai poin kedisiplinan pelaksanaan di tingkat institusi, kesiapan infrastruktur digital, serta dukungan regulasi yang mampu menjamin produktivitas tetap terjaga.
Efriza menambahkan yanpa ketiga elemen tersebut, WFH berisiko menjadi kebijakan yang tidak hanya gagal mencapai tujuan energi, tetapi juga mengganggu ritme kerja birokrasi dan sektor lainnya.
“WFH memang berpotensi menekan konsumsi bahan bakar karena berkurangnya mobilitas harian, tetapi dampak riil terhadap penghematan energi nasional tidak dapat dilakukan hanya melalui WFH,” ujar Efriza.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, meminta pemerintah tidak tergesa-gesa dalam menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta pasca libur Idul Fitri 2026.
Menurut Irawan, pemerintah perlu menghitung secara matang ikhwal aturan teknis kebijakan WFH itu dan sekaligus memetakan dengan cermat dampak yang akan timbul terhadap berbagai sektor.
Meski begitu, Irawan menilai, di tengah situasi global yang masih bergejolak, opsi WFH memang menjadi langkah yang cukup rasional.
“Kebijakan tersebut harus berjalan paralel dengan kebijakan penyediaan energi, logistik kebutuhan bahan pokok warga, kegiatan pelaku usaha dalam masa WFH, pelayanan publik, dan lain sebagainya harus dirumuskan secara prudence, relevan, dan benar-benar membantu dalam situasi sulit,” kata Irawan dikutip, Selasa (24/3).
Irawan menjelaskan, kebijakan WFH dianggap menjadi langkah efisiensi paling sederhana untuk menekan kebutuhan dari pasokan energi masyarakat, terutama penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
Irawan menyebut, kebijakan itu juga dianggap mampu mendorong berkurangnya mobilitas harian atas kebutuhan energi di sektor transportasi dinilai bisa ditekan.
Irawan mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Pemerintah harus memastikan adanya kebijakan lain yang berjalan paralel dampaknya tidak menimbulkan persoalan baru.
Irawan menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan WFH dengan sektor penyediaan energi, distribusi logistik bahan pokok, aktivitas pelaku usaha, hingga layanan publik.
“WFH bagian dari rencana pilihan pemerintah untuk merespons dampak dari konflik tersebut, yang salah satunya adalah ketersediaan dan kenaikan harga energi,” tutup Irawan.
