PravadaNews – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat capaian signifikan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi melalui skema kemitraan strategis yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, hingga mitra swasta. Hingga saat ini, sekitar 24.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah tersebar di berbagai wilayah Indonesia sebagai ujung tombak distribusi makanan bergizi bagi masyarakat penerima manfaat.
Baca juga: BGN Perkuat Kemitraan Strategis, Persis Jadi Penyokong Awal Program MBG
Capaian tersebut menjadi indikator percepatan implementasi program pemenuhan gizi nasional yang dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan generasi Indonesia. Keberadaan puluhan ribu SPPG di berbagai daerah tidak hanya memperluas jangkauan layanan, tetapi juga memperkuat sistem distribusi agar lebih merata, terorganisasi, dan tepat sasaran.
Melalui pola kemitraan strategis, BGN mendorong partisipasi aktif berbagai pihak dalam pembangunan dan pengelolaan SPPG. Pendekatan kolaboratif ini dinilai efektif dalam mempercepat penyediaan infrastruktur sekaligus memastikan standar pelayanan gizi tetap terjaga sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan jumlah SPPG yang terus bertambah, pemerintah optimistis pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas di seluruh Indonesia.
“Dengan kemitraan yang kita lakukan ini membuahkan dan mempermudah Program Makan Bergizi, sehingga hari ini di seluruh Indonesia sudah ada 24.000 SPPG dari Sabang sampai Marauke,” ujar Kepala BGN, Dadan Hindayana dikutip dari keterangan tertulis BGN, Selasa (24/2/2026).
Baca juga: Dadan Hindayana: Pembangunan SPPG Persis Jadi Contoh bagi Mitra Lain
Kemitraan yang dibangun dinilai mempermudah sekaligus mempercepat implementasi program di lapangan. Model kolaboratif ini memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur layanan tanpa seluruhnya bergantung pada pembiayaan negara untuk pembangunan fisik.
Dari sisi efisiensi anggaran, BGN memberikan insentif sebesar Rp6 juta per hari untuk setiap SPPG atau sekitar Rp144 juta per bulan.
“Skema ini dinilai jauh lebih efisien dibandingkan apabila pemerintah harus membangun dan mengelola seluruh fasilitas secara mandiri,” ungkap Dadan.
Lebih dari sekadar pembangunan fisik, BGN menekankan faktor waktu menjadi nilai paling berharga dalam proses kemitraan ini. Kecepatan pelaksanaan menjadi kunci keberhasilan program.
“Kemudian, yang paling berharga dari proses kemitraan dan saya kira ini harus dihargai oleh negara kepada semua pihak yang turut membangun adalah the winning of time, yaitu kecepatan waktu,” kata Dadan.
Dadan menambahkan, waktu merupakan salah satu faktor di dunia ini yang tidak dapat dikembalikan, bersifat irreversible, dan berjalan satu arah.
“Karena itu, dalam Al-Qur’an disebutkan Wal ‘Ashr (Demi Waktu). Hal tersebut sangat relevan, sebab dalam pelaksanaan program MBG, apabila tidak dijalankan dengan kecepatan tinggi, saya kira semua pihak akan sangat merugi,” pungkas Dadan.
Dengan begitu, Dadan menegaskan percepatan pembangunan dan penguatan kemitraan merupakan strategi utama untuk memastikan seluruh target nasional dapat tercapai tepat waktu dan berkelanjutan.
