PravadaNews – Mantan aktivis 1998, Sayed Junaidi Rizaldi, buka suara mengkritik polemik terkait klaim kerja sama antara pihak Badan Komunikasi Kepresidenan (Bakom) dengan akun-akun media sosial yang disebut tergabung dalam Indonesia New Media Forum (INMF).
Dalam keterangannya, sosok yang akrab disapa Sayed berpendapat kegaduhan yang muncul saat ini terkait puluhan “homeless media” yang dirangkul lembaga tersebut tidak bisa dipandang sebagai polemik biasa.
Pasalnya, Sayed menilai persoalan yang muncul itu menyangkut arah demokrasi informasi di Indonesia sebagai bagian dari tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sayed pun juga mempertanyakan langkah Bakom yang mengklaim telah membangun kerjasama ke sejumlah akun medsos homeless media tersebut.
Menurut Sayed, langkah klaim soal kerjasama itu tidak hanya dapat dipandang sebagai relasi bisnis biasa melainkan juga ditengarai sebagai upaya menjauhkan prinsip – prinsip kebebasan demokrasi.
“Ini menyangkut arah demokrasi informasi di Indonesia, apakah Bakom RI berusaha “memaksa” pemerintahan Prabowo Gibran untuk tidak percaya pada pers yang independen, sehingga Bakom merasa lebih nyaman membangun ekosistem komunikasi yang jinak dan mudah dikendalikan,” ungkap Sayed dalam keterangannya pada Kamis (7/5/2025).
Sebelumnya, Kepala Bakom, M Qodari, sebelumnya mengklaim juga telah membangun kerja sama dengan sejumlah akun media baru yang berada di bawah wadah INMF.
Namun, langkah itupun memantik sorotan publik karena banyak data nama dalam daftar tersebut dinilai tidak dikenal luas. Selain itu para akun media homeless yang dicatut namanya itu telah mengklarifikasi sekaligus membantah kerjasama dengan Bakom.
Di sisi lain, Sayed juga turut mempertanyakan akun yang dicatut oleh Bakom itu apakah telah teridentifikasi resmi sebagai perusahaan atau media sesuai dengan prinsip-prinsip kaidah jurnalistik.
Menurut Sayed, sebagian akun yang dilibatkan lebih menyerupai akun konten, agregator viral, atau mesin engagement media sosial ketimbang institusi pers yang memiliki tradisi jurnalistik kuat.
Sayed menegaskan, persoalannya bukan terletak pada penggunaan platform digital, melainkan pada standar yang dipakai negara dalam menentukan mitra komunikasi publik.
“Hari ini Bakom RI tampak mulai mengaburkan batas antara media, influencer, buzzer, dan propaganda digital. Semua dicampur dalam satu keranjang bernama ‘new media’,” tegas Sayed.
Sayed menilai langkah Bakom itu juga telah berpotensi mereduksi kerja jurnalistik yang semestinya tetap bertumpu pada verifikasi, independensi, dan fungsi kontrol terhadap kekuasaan.
Meski dalam praktiknya, masih ada sejumlah media justru hanya didorong untuk mengejar trafik, viralitas konten, dan kemampuan membentuk opini publik.
Sayed menambahkan, fenomena ketika negara saat ini lebih tertarik menggandeng media yang tidak memiliki posisi kritis, maka publik berhak mencurigai adanya upaya membangun jaringan legitimasi politik ketimbang menciptakan ekosistem informasi yang sehat.
“Yang sedang dibangun bukan ekosistem informasi yang sehat, melainkan jaringan legitimasi agar kinerja Bakom RI bisa dinilai cukup bagus,” tutup Sayed.
Sementara sejumlah akun dan platform yang disebut dalam pernyataan Kepala Bakom Qodari menyatakan tidak pernah terlibat dalam kerja sama apapun dengan pemerintah maupun menghadiri pertemuan dengan Bakom RI pada Selasa, 6 Mei 2026.
Narasi Newsroom menjadi salah satu pihak yang pertama kali tegas memberikan bantahan. Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Kamis, 7 Mei 2026,
Narasi menyatakan tidak tergabung dalam INMF dan tidak mengetahui adanya agenda kerja sama dengan Bakom.
“Narasi tidak mengetahui, tidak terlibat, dan tidak menghadiri pertemuan maupun jumpa pers terkait INMF dan Bakom,” demikian pernyataan akun @narasinewsroom.
Narasi juga menegaskan bahwa mereka merupakan perusahaan media yang terdaftar dan terverifikasi Dewan Pers.
Mereka menyebut operasional redaksi dijalankan sesuai Kode Etik Jurnalistik.
Bantahan serupa disampaikan akun Bapak2id. Lewat unggahan Instagram, mereka menyatakan tidak tergabung dalam INMF dan mengaku telah terkejut namanya disebut dalam narasi kerja sama dengan pemerintah.
“Kami sama sekali tidak terlibat, kaga hadir dan kaga ngarti soal itu,” tulis akun tersebut.
Sementara itu, akun edukasi finansial @ngomonginuang juga tegas menyatakan tidak pernah menerima undangan ataupun berkomunikasi dengan Bakom RI.
Mereka membantah klaim yang telah menyebut akun tersebut digandeng pemerintah.
“Klaim di berbagai media yang menyatakan bahwa Ngomongin Uang ‘digandeng’ ataupun menjadi ‘mitra’ pemerintah adalah tidak benar,” tulis akun itu di Instagram.
Sementara itu, akun NKSTHI memang mengakui tergabung dalam INMF, tetapi membantah adanya persetujuan kerja sama dengan pemerintah.
NKSTHI tegas menyatakan bahwa forum tersebut tidak pernah sama sekali resmi mendeklarasikan diri sebagai mitra pemerintah.
Dalam pernyataannya di akun X, Kamis, 7 Mei 2026, NKSTHI menyebut pencantuman nama mereka dalam narasi kerja sama telah dilakukan tanpa persetujuan.
Atas dugaan pencatutan nama itu, NKSTHI pun memutuskan keluar dari INMF.
“Per hari ini, Kamis, 7 Mei 2026, NKSTHI memutuskan untuk keluar dari Indonesia New Media Forum,” tulis akun @nksthi.
Big Alpha ID juga mengonfirmasi keterlibatannya dalam INMF, tetapi membantah direkrut Bakom untuk menjalankan program pemerintah.
Menurut mereka, INMF merupakan forum independen yang dibentuk pada Juli 2025 sebagai ruang komunikasi dan kolaborasi media digital.
“Tidak benar bahwa Big Alpha direkrut oleh Bakom untuk menjadi mitra dalam menyampaikan atau menjalankan program-program pemerintah,” tulis Big Alpha ID melalui akun X.
Mereka menegaskan tetap menjaga independensi dalam memproduksi konten berbasis data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Adapun kanal edukasi Kok Bisa turut membantah keterlibatan dalam pertemuan dengan Bakom RI.
Lewat akun X @kokbisachannel, mereka menyatakan tidak hadir di Istana dan tak menjalin kemitraan apapun sebagai media pendukung pemerintah.
“Dengan ini mimin dan semua tim Kok Bisa mau bilang: kami gak hadir di pertemuan bareng BAKOM RI dan gak ngejalin kemitraan sebagai media pendukung pemerintah,” tulis akun tersebut.
