PravadaNews – Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti persoalan distribusi sebagai penyebab utama tingginya harga minyak goreng rakyat MINYAKITA di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua dan Maluku. Pemerintah pun mulai memperkuat pasokan melalui Perum Bulog agar harga kembali stabil dan mudah dijangkau masyarakat.
“Stok aman, tidak ada masalah. Untuk Papua dan Maluku memang tinggi, dan Bulog siap menyuplai. Masalahnya ada di distribusi,” ujar Budi Santoso di Pasar Palmerah, Rabu (13/5/2026).
Menurut Budi, harga MINYAKITA di wilayah Sumatra dan Jawa sejauh ini masih terkendali di kisaran Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp15.700 per liter. Namun distribusi ke wilayah timur Indonesia masih menjadi tantangan sehingga pemerintah meminta Bulog lebih agresif menyalurkan pasokan.
Budi juga mengungkapkan distribusi minyak goreng melalui skema domestic market obligation (DMO) kini telah melampaui target pemerintah. Penyaluran melalui BUMN pangan disebut sudah mencapai lebih dari 50 persen, lebih tinggi dari kewajiban minimal sebesar 35 persen.
“Semoga semua lancar dan masalah distribusi di Papua serta Maluku cepat selesai,” kata Budi.
Budi turut menegaskan bahwa MINYAKITA bukan minyak goreng subsidi, melainkan bagian dari kewajiban produsen dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik melalui skema DMO.
Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan memastikan kondisi pangan nasional secara umum masih aman dengan stok yang mencukupi. Ia meminta Bulog segera mempercepat suplai MINYAKITA ke daerah yang harga jualnya masih tinggi.
“Secara keseluruhan kondisi pangan aman dan stok berlebih,” ujar Zulkifli Hasan.
Hasil pemantauan di Pasar Palmerah menunjukkan mayoritas harga bahan pokok masih stabil. MINYAKITA dijual sesuai HET Rp15.700 per liter, telur ayam ras Rp27.000 per kilogram, dan beras SPHP Bulog Rp12.500 per kilogram.
