PravadaNews – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut lonjakan harga Minyakita di sejumlah daerah dipengaruhi kenaikan harga crude palm oil (CPO) global persoalan distribusi, terutama ke kawasan Indonesia Timur.
Harga Minyakita dilaporkan mencapai Rp 19 ribu per liter, melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 15.700 per liter. Kenaikan tersebut banyak terjadi di wilayah Papua dan Maluku.
“Ya pasti dia menyesuaikan dengan harga CPO yang juga lagi naik sekarang. Kemudian harga biaya distribusi dan sebagainya,” kata Budi.
Menurut Budi, tingginya biaya distribusi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan harga di daerah dengan akses logistik terbatas.
Pemerintah, kata Budi, telah meminta Perum Bulog dan ID Food mempercepat penyaluran Minyakita ke wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan.
Budi mengatakan distribusi Minyakita melalui badan usaha milik negara pangan saat ini telah melampaui target minimal yang ditetapkan pemerintah.
“Sekarang juga sudah lebih dari 50 persen yang disalurkan oleh BUMN pangan,” ujar Budi.
Adapun soal keluhan kelangkaan Minyakita di sejumlah pasar di Jakarta, Budi menjelaskan produk tersebut merupakan minyak goreng berbasis domestic market obligation (DMO).
Skema itu mewajibkan produsen menyediakan sebagian pasokan untuk kebutuhan dalam negeri sebagai syarat memperoleh izin ekspor.
Karena berbasis DMO, volume Minyakita disebut tidak sebesar minyak goreng komersial lain yang beredar di pasar.
“Minyak DMO itu minyak yang didistribusikan atau mandatory karena ada hak ekspor. Jadi jumlahnya tidak seperti jumlah minyak yang lain. Fungsinya itu penyeimbang agar harga-harga yang lain menjadi tidak naik,” tutup Budi.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan harga Minyakita di wilayah Jawa dan Sumatra sebenarnya sudah relatif sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.
“Minyak goreng dapat info saya, sudah berapa hari ini kami rapatkan. Untuk Pulau Jawa, Pulau Sumatra, boleh dilihat di SP2KP, yang dekat memang biru. Biru-hijau itu artinya sesuai HET,” ujar Zulhas.
Zulhas menyebut, harga Minyakita masih mahal di Papua dan Maluku akibat tingginya biaya distribusi dan transportasi.
“Tetapi yang mahal itu di Maluku dan Papua. Artinya apa? artinya transportasi,” tutur Zulhas.
Zulhas menambahkan, pemerintah saat ini juga telah meminta Bulog untuk membantu mendistribusikan Minyakita ke seluruh wilayah di Maluku dan Papua dan dibantu dengan dukungan transportasi dari Kementerian Perhubungan.
“Kita minta agar ini bisa dihandle Bulog ke daerah-daerah termasuk Maluku dan Papua. Nanti juga akan dibantu dengan Kemenhub agar memberikan bantuan subsidi transportasi, jadi transportasinya dapat subsidi sehingga harganya bisa ditekan,” tutup Zulhas.
Berdasarkan data publikasi statistik Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian luas areal kelapa sawit Indonesia pada 2024 dan 2025 (angka sementara) tercatat mencapai 16,83 juta hektare.
Pada tahun 2024, produksi minyak sawit mentah (CPO) nasional mencapai 45,44 juta ton dengan produktivitas rata-rata 3,5 ton per hektare.
