PravadaNews – Antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah menjadi perhatian pemerintah meski stok nasional diklaim masih aman.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia pun menyebut kendala distribusi tersebut, termasuk pengiriman BBM dari Jawa Timur menuju Bali, menjadi persoalan yang perlu segera diatasi.
Bahlil mengatakan, berdasarkan laporan PT Pertamina (Persero), distribusi BBM dari Jawa Timur menuju Bali terkendala jalur pengiriman yang bergantung pada kapal.
“Yang Pertamina laporkan ke saya tadi adalah distribusi dari daerah Jawa Timur ke Bali dan beberapa tempat yang terkait dengan kapal,” ujar Bahlil di Kantor ESDM, Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Meskipun begitu, Bahlil memastikan stok BBM nasional saat ini masih berada di kisaran 16–18 hari. Menurut Bahlil, kondisi tersebut masih dalam batas aman meskipun ketahanan stok belum mencapai level yang biasanya berada di atas 20 hari.
Adapun penurunan ketahanan stok tersebut terutama terjadi pada BBM jenis RON 90 atau Pertalite. Bahlil mengaitkan kondisi tersebut dengan pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM beroktan lebih tinggi ke Pertalite karena perbedaan harga.
“Yang terjadi pergeseran dari 16 ke 18 hari itu adalah RON 90. Kenapa itu terjadi? Karena terjadinya shifting, yang tadinya orang pakai 92 dan 95 itu di-shifting ke 90 karena harganya kan cukup berbedanya cukup ekonomis itu,” jelas Bahlil.
Meskipun begitu, Bahlil memastikan ketahanan stok BBM dapat kembali mencapai 20 hari dalam waktu sekitar satu pekan.
“Mungkin untuk mencapai di angka 20 itu, ya kita butuh waktu seminggu, seminggu selesai. Tapi di 16 sampai 18 hari itu kan bukan berarti kita kekurangan standar minimal, enggak. Itu masih oke,” ucap Bahlil.
Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan gangguan layanan BBM berupa antrean panjang dan kekosongan stok Solar maupun Pertalite di sejumlah daerah.
Berdasarkan laporan awal per 13 Oktober 2026, gangguan tersebut ditemukan di 25 provinsi, dengan waktu tunggu di Sumatera Barat mencapai dua hingga tiga jam dan antrean di Papua Barat melebihi satu kilometer.
Anggota Ombudsman RI Abdul Ghoffar mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut melalui mekanisme internal dan melakukan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS). Langkah ini dilakukan untuk memantau distribusi BBM serta mendorong perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
