PravadaNews – Komisi XII DPR RI menyoroti candangan energi nasional yang hanya untuk 20 hari ke depan imbas penutupan Selat Hormuz.
Bayang-bayang kelangkaan bahan bakar jelang arus mudik lebaran akan menghantui.
Apalagi, mobilitas masyarakat jelang arus mudik akan sangat tinggi. Maka dari itu, ketahanan dan kelancaran distribusi BBM menjadi harga mati.
Oleh karena itu, pemerintah harus menyiapkan sejumlah langkah strategis dan mitigasi agar bahan bakar tidak habis sebelum jelang puncak arus mudik.
Anggota Komisi XII DPRI RI, Ratna Juwita Sati mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Jangan sampai secara nasional terlihat aman, tetapi di lapangan terjadi kelangkaan karena distribusi tidak optimal,” kata Ratna dalam keterangannya, Rabu (4/3/2026).
Baca juga: Penutupan Selat Hormuz Berimplikasi ke Harga Minyak Dunia
Ratna memprediksi konsumsi BBM pada arus mudik akan naik siginifikan.
“Mudik akan mendongkrak konsumsi BBM secara signifikan, pemerintah harus menjamin tidak ada kendala pasokan,” jelas Ratna.
Ratna memandang akan terjadi lonjakan permintaan pada komoditas vital seperti BBM, LPG, dan Avtur.
Ratna menyebutkan, gangguan tersebut sektor energi akan memberikan efek domino terhadap stabilitas ekonomi nasional.
“Ketahanan energi adalah bagian dari ketahanan nasional. Momentum mudik tidak boleh terganggu hanya karena persoalan pasokan,” kata Ratna.
“Pemerintah harus hadir memberi kepastian dan rasa aman,” tambah Ratna.
Berdasarkan data Reformasi Syndicate mempertegas urgensi peringatan tersebut. Saat ini, kebutuhan BBM nasional mencapai 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari.
Angka ini berbanding terbalik dengan realitas produksi minyak mentah dalam negeri yang hanya menyentuh kisaran 500.000 hingga 600.000 barel per hari.
Defisit yang mencapai lebih dari satu juta barel per hari ini membuat posisi Indonesia sangat bergantung pada impor dan ketersediaan cadangan strategis.
Ratna pun menuntut transparansi pemerintah dalam mengelola sisa cadangan 21 hari tersebut agar tidak menjadi sekadar peringatan tanpa tindak lanjut.
“Kami membutuhkan langkah cepat, terukur, dan transparan. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tapi menyangkut hajat hidup orang banyak,” pungkas Ratna.
