PravadaNews – Kenaikan harga minyak dunia biasanya langsung menimbulkan kecemasan di ruang-ruang perencanaan fiskal.
Bagi negara pengimpor energi seperti Indonesia, setiap lonjakan harga minyak berpotensi mengguncang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun hingga awal Maret ini, pemerintah menilai tekanan tersebut belum cukup kuat untuk menggoyang fondasi fiskal. Di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, alarm memang berbunyi tetapi belum sampai pada tingkat darurat.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi kementerian itu, Deni Surjantoro, mengatakan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) memang melonjak dalam beberapa hari terakhir. Pada penutupan 6 Maret, ICP diperkirakan mencapai US$89,7 per barel.
Baca juga: Eropa Terbelah Soal Serangan AS ke Iran | Pravada News
Angka itu tampak tinggi jika dilihat secara harian. Tetapi gambaran tahunan masih berbeda.
“Rata-rata year to date ICP masih di kisaran US$67 per barel,” kata Deni.
Angka tersebut masih berada di bawah asumsi harga minyak dalam APBN yang dipatok US$70 per barel. Dengan kata lain, lonjakan harga belum sepenuhnya mengubah arah perhitungan fiskal.
“Hingga saat ini dampak kenaikan ICP terhadap APBN tetap terkendali dalam batas manageable,” ujar Deni dalam keterangannya dikutip Minggu (8/3/2026).
Di pasar global, suasananya jauh lebih tegang
Harga minyak mentah Brent Crude Oil melonjak sekitar 8,5 persen hingga menyentuh US$92,69 per barel. Sementara West Texas Intermediate bahkan naik lebih tajam, sekitar 12 persen menjadi US$90,90 per barel.
Kenaikan ini bukan semata urusan pasar energi. Ia adalah gema dari konflik geopolitik yang memanas di Timur Tengah antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Ketegangan tersebut juga merambat ke jalur pelayaran paling sensitif di dunia: Selat Hormuz, yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak global. Gangguan kecil saja di jalur ini dapat langsung memicu kepanikan pasar.
Bagi negara penghasil energi di kawasan Teluk, ancaman itu terasa nyata
Menteri Energi Qatar, Saad al-Kaabi, bahkan memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan dapat menghentikan ekspor energi dari kawasan tersebut hanya dalam hitungan hari.
“Jika perang ini berlanjut selama beberapa minggu, pertumbuhan PDB di seluruh dunia akan terdampak,. Harga energi semua negara akan naik, ” ungkap Saad
Bagi Indonesia, skenario terburuk sudah dihitung di meja simulasi fiskal
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut jika harga minyak rata-rata tahunan mencapai US$92 per barel, defisit APBN berpotensi melebar hingga 3,6–3,7 persen terhadap produk domestik bruto.
Angka itu belum tentu terjadi, tetapi cukup untuk mengingatkan betapa sensitifnya APBN terhadap energi.
Namun pemerintah masih menaruh harapan pada pergerakan harga rata-rata tahunan. Jika harga minyak sepanjang tahun bertahan di sekitar US$72 per barel, tekanan fiskal diperkirakan tetap berada dalam batas aman.
Di situlah pemerintah kini berdiri: di antara lonjakan harga energi global dan asumsi anggaran yang masih bertahan.
Selama konflik di Timur Tengah belum berkembang menjadi krisis energi global, APBN Indonesia masih punya ruang bernapas. Tetapi seperti harga minyak itu sendiri, ruang tersebut dapat berubah sewaktu-waktu. (Sigit)
