PravadaNews – Di tengah lanskap politik Indonesia yang kerap kali bergerak di antara stabilitas dan kegelisahan publik, keputusan menetapkan status siaga 1 dari Panglima TNI Agus Subiyanto kepada seluruh jajaran prajurit TNI memunculkan pertanyaan yang tak mudah dijawab.
Adapun bagi sebagian kalangan, kebijakan itu terasa seperti alarm yang berbunyi tanpa penjelasan yang cukup jelas. Keputusan itu pun telah mendapat beragam respon positif maupun negatif dari elemen masyarakat.
Sejumlah pihak mempertanyakan maksud dari keputusan Siaga yang telah dikeluarkan oleh Panglima TNI melalui surat telegram TR/283/2026 tersebut.
Isu itu pun kini turut dikomentari langsung oleh Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.
Dalam keteranganya, Mahfud MD menilai bahwa keputusan Siaga 1 itu bisa diartikan sebagai kesiapsiagaan militer hingga level tertinggi. Ia menyebut keputusan itu juga hampir selalu menandakan adanya situasi serius di balik layar.
“Kalau sampai dibentuk siaga satu itu kan semuanya disuruh gini, mungkin ada sesuatu yang serius,” ujar Mahfud kepada wartawan di Jakarta, dikutip Kamis (12/3/2026).
Baca juga: Pimpinan DPR Desak Penjelasan Konkret TNI soal Perintah Siaga 1
Namun Mahfud mengakui, seperti halnya publik, ia tidak memiliki informasi pasti mengenai alasan pemerintah mengambil langkah tersebut. Absennya penjelasan resmi dari pihak Mabes TNI menurutnya, membuat spekulasi berkembang, mulai dari kekhawatiran keamanan hingga potensi dampak ekonomi.
Mahfud bahkan juga turut menyinggung pandangan kalangan ekonom yang kerap mengaitkan keputusan Siaga itu dengan instabilitas politik dan risiko kejatuhan ekonomi.
Mahfud merujuk pada kekhawatiran yang kerap muncul ketika negara telah menunjukkan tanda-tanda kewaspadaan ekstrem.
“Ya kecuali kekhawatiran dari para ekonom, kalau terjadi sesuatu, ekonomi bisa amblas,” ungkap Mahfud.
Ketika Politik Bertemu Ekonomi
Dalam refleksinya, Mahfud juga mengingat sebuah teori politik yang sebelumnya juga pernah disampaikan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, Jusuf Kalla.
Teori tersebut sederhana namun tajam. Teori itu menjabarkan soal Pemerintahan yang sering runtuh ketika keadaan krisis politik yang bertemu dengan krisis ekonomi.
Dalam banyak kasus sejarah, dua krisis ini saling memperkuat ketidakpastian politik yang diduga bisa memicu kegelisahan pasar dan kemudian tekanan ekonomi memperbesar kemarahan publik terhadap penguasa.
Atas dasar itu, Mahfud menyebut bahwa konteks seperti inilah yang membuat keputusan menaikkan status siaga militer selalu sarat makna.
Apa Arti “Siaga Satu”?
Mahfud juga menjelaskan bahwa status kesiapsiagaan militer memiliki tingkatan yang semestinya jelas dan terukur.
Siaga satu berarti seluruh kekuatan TNI berada dalam kondisi siap penuh selama 24 jam.
Siaga dua menempatkan sebagian personel dalam kesiapsiagaan penuh, sementara yang lain tetap menjalankan tugas normal.
Siaga tiga adalah kondisi relatif normal dengan rutinitas standar
Dalam praktiknya, siaga satu merupakan langkah yang jarang diambil kecuali dalam situasi yang dianggap berpotensi serius bagi keamanan negara.
Karena itu, Mahfud pun menilai keputusan Siaga 1 itu terasa tidak biasa bila hanya dimaksudkan untuk mengantisipasi eskalasi demonstrasi.
Pengalaman Hadapi Demonstrasi
Selama menjabat sebagai Menko Polhukam, Mahfud mengaku beberapa kali menghadapi gelombang demonstrasi besar. Namun, menurutnya, pemerintah saat itu tidak pernah menaikkan status militer hingga siaga satu.
“Kalau alasannya mau ada demo besar-besaran, masa sampai siaga satu?” kata Mahfud.
Dalam menghadapi situasi demo itu, pemerintah lebih memilih jalur koordinasi dengan mengadakan agenda Rapat keamanan nasional bersama Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, serta lembaga intelijen seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.
Dalam pertemuan semacam itu, pemerintah menilai kekuatan dan organisasi di balik sebuah gerakan protes—siapa koordinator lapangan, seberapa besar dukungan massa, dan apakah ada struktur yang jelas.
Mahfud bahkan mengingat kembali diskusi pemerintah mengenai gerakan “Jokowi End Game” yang sempat ramai di media sosial beberapa tahun lalu. Setelah dianalisis oleh intelijen, gerakan itu dinilai tidak memiliki organisasi yang kuat.
“Korlap-nya siapa, enggak ada kan,” kata Mahfud sambil menirukan kesimpulan para analis saat itu. Tanpa struktur komando, ia menambahkan dengan nada setengah bercanda, “biasanya juga enggak ada duitnya.”
Antara Kewaspadaan dan Transparansi
Pada akhirnya, pernyataan Mahfud lebih banyak membuka ruang pertanyaan daripada memberikan jawaban pasti. Apabila siaga satu bukan sekadar respons terhadap demonstrasi, publik pun saat ini bertanya situasi seperti apa yang sebenarnya sedang diantisipasi negara?
Dalam sistem demokrasi yang semakin menuntut transparansi, keputusan keamanan tingkat tinggi sering kali membutuhkan penjelasan yang sepadan, bukan hanya untuk meredakan spekulasi, tetapi juga untuk dapat menjaga kepercayaan publik.
Sampai penjelasan itu datang, status siaga satu akan tetap menjadi sinyal kuat dari negara sebagai representasi sebuah tanda bahwa di balik ketenangan permukaan, mungkin ada dinamika yang jauh lebih serius sedang diperhitungkan.
