PravadaNews– Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia menilai konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah berpotensi berdampak luas terhadap stabilitas global, termasuk ketahanan ekonomi dan energi Indonesia.
Ketua Umum DPN IARMI Bahrullah Akbar mengatakan konflik yang melibatkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Israel, dan Iran tidak bisa dipandang sekadar konflik regional.
“Gejolak Timur Tengah berimplikasi langsung terhadap stabilitas ekonomi dunia, termasuk ketahanan energi dan ekonomi Indonesia,” kata Bahrullah dalam dialog nasional bertajuk Tantangan Kedaulatan Nasional di Tengah Gejolak Geopolitik Global di Jakarta dikutip dari Antara, Sabtu (14/3/2026).
Baca juga:BEI Diingatkan untuk Awasi Pergerakan Saham
Menurut dia, kondisi geopolitik tersebut dapat memicu tekanan ekonomi global yang pada akhirnya turut mempengaruhi stabilitas nasional. Karena itu, penguatan ketahanan nasional dinilai penting agar Indonesia tetap mampu menjaga kedaulatan di tengah dinamika geopolitik dunia.
Bahrullah juga menilai organisasi alumni Resimen Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk meningkatkan kesadaran geopolitik di masyarakat, khususnya generasi muda.
Bahrullah menilai, upaya itu penting agar publik tidak mudah terpengaruh narasi global yang berpotensi memicu polarisasi di dalam negeri.
Pandangan serupa disampaikan akademisi Universitas Al Azhar Indonesia, Heri Herdiawanto, yang menilai konflik di Timur Tengah kini telah berkembang menjadi perang hibrida.
Menurut Heri, konflik tersebut tidak lagi terbatas pada kekuatan militer konvensional, tetapi juga melibatkan tekanan ekonomi, perang narasi global, hingga serangan terhadap infrastruktur digital strategis.
“Krisis Timur Tengah menunjukkan bahwa kedaulatan negara saat ini tidak hanya diuji secara militer, tetapi juga dalam dimensi diplomasi dan keamanan digital,” ujar Heri.
Sementara itu, pakar geografi politik Rasminto mengatakan kesiapsiagaan pertahanan negara merupakan bagian dari mandat konstitusi. Ia merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 30, yang menegaskan bahwa pertahanan dan keamanan negara menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa.
“Kesiapsiagaan militer bukan sikap agresif, tetapi bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan rakyat di tengah dinamika geopolitik dunia,” kata Rasminto.
Rasminto menambahkan, kendati Indonesia tidak terlibat langsung dalam konflik Timur Tengah, dampak tidak langsung seperti gangguan ekonomi global, krisis energi, hingga potensi polarisasi sosial tetap perlu diantisipasi melalui penguatan ketahanan nasional.
