PravadaNews – Pemerintah menggelontorkan dana besar demi meningkatkan kualitas dan kuantitas sektor perkebunan nasional. Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan total anggaran sebesar Rp9,9 triliun dalam skema multi-tahun 2025-2027 untuk komoditas strategis seperti tebu, kelapa, kopi, hingga kakao.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, membeberkan rincian pembagian dana tersebut. Tahun 2025 lalu sudah terealisasi Rp2,5 triliun, tahun 2026 ini mendapatkan porsi terbesar sebesar Rp5,5 triliun, dan sisanya Rp1,9 triliun akan dicairkan pada 2027.
“Ada anggaran Rp 9,9 triliun yang terbagi dalam tiga tahun. Tahun lalu Rp 2,5 triliun, tahun ini Rp 5,5 triliun, baru sisanya tahun depan. Ini kita perbaiki, apakah itu kopi, apakah itu kelapa, apakah itu kakao, termasuk kira-kira tebu di dalamnya,” kata Sudaryono, Selasa (14/4/2026).
Baca juga : Dolar AS Menggila Tembus Rp17.100-an kini Rupiah Tertekan
Sudaryono menuturkan, fokus utama dari program masif ini adalah penyediaan bibit atau benih varietas unggul. Menurut Sudaryono, kualitas benih memiliki pengaruh sangat besar terhadap hasil panen, bahkan bisa menaikkan produksi hingga 20-30 persen dengan perawatan yang sama.
“Kita ngomongin semua varitas tanaman itu memang bibit benih yang bagus itu udah pengaruhnya 20-30%. Jadi dengan perlakuan yang sama, asal benihnya bagus, mau padi, jagung, tebu, apapun itu asal benar, terstandar baik, termasuk kelapa sawit juga, maka produksinya itu bisa naik 20-30%,”ujar Sudaryono.
“Kalau perlakuannya kan kurang lebih sama. Petani ini sudah mengerti kelola kopi, kelola kakao, kelola tebunya. Maka kan kita butuh betul-betul bibit yang terstandar, yang bagus,”sambung Sudaryono.
Secara rinci, kata Sudaryono, Direktorat Jenderal Perkebunan mengalokasikan anggaran hampir Rp10 triliun tersebut untuk pengembangan seluas 870.890 hektare. Pada tahun pertama saja, sudah dikembangkan lahan seluas 131.834 hektare di berbagai sentra produksi.
“Bantuan tidak hanya sebatas benih, tapi juga mencakup pupuk organik hingga bantuan pengolahan lahan,” ucap Sudaryono.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat, menegaskan langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat hilirisasi.
“Kementan mendorong pengembangan hilirisasi agar mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani, serta memperkuat ekonomi nasional,”kata Roni.
