PravadaNews – Pemerintah tengah merancang kebijakan penghematan energi di sektor publik dengan pendekatan yang lebih terukur, guna memastikan efisiensi tidak mengganggu layanan masyarakat. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan kebijakan tersebut akan berbasis data konsumsi energi dan tingkat mobilitas di tiap sektor.
“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” kata Pratikno di Jakarta, Selasa(17/3/2026).
Baca juga : Prabowo Sebut MBG Jadi Penggerak Ekonomi
Kebijakan ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis penghematan bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Praktino menekankan bahwa efisiensi energi harus tetap menjaga kualitas layanan di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum.
Dalam rapat tersebut, kata Pratikno, pemerintah menyepakati lima strategi utama yang akan diterapkan lintas instansi. Salah satunya adalah penerapan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN) serta pembatasan mobilitas perjalanan dinas.
Selain itu, lanjut Pratikno, optimalisasi platform digital juga akan diperkuat guna mendukung aktivitas kerja dan layanan publik secara efisien. Pemerintah juga mendorong penerapan penghematan energi di operasional gedung perkantoran.
Di sektor pendidikan, kata Pratikno, metode pembelajaran akan disesuaikan antara daring dan luring. Namun, kegiatan yang membutuhkan praktik langsung tetap dilaksanakan secara tatap muka untuk menjaga kualitas pembelajaran.
Menurut Pratikno, pemerintah juga mencermati sejumlah isu lanjutan, termasuk penyesuaian distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika terjadi perubahan kehadiran siswa, serta opsi pembiayaan untuk mendukung akses internet bagi peserta didik.
“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” tandas Pratikno.
