PravadaNews – Pemerintah berencana untuk melakukan efisiensi anggaran salah satunya dengan memotong gaji pejabat tinggi dan anggota DPR RI.
Efisien anggaran itu bagian dari upaya pemeritnah dalam menghadapi kemungkinan terburuk dari gejolak di Timur Tengah atas perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan melakukan kajian mendalam terkait rencana pemotongan gaji pejabat tinggi negara dan anggota DPR RI.
Tidak hanya menghemat anggaran, tetapi langkah tersebut diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap situasi ekonomi global yang tidak menentu akibat perang. “(Opsi itu) sedang kita detailkan kajiannya, ujar Prasetyo, Selasa (17/3/2026).
Komisi II DPR RI merespons rencana pemotongan gaji menteri dan penjabat negara dalam rangka penghematan keuangan negara di tengah konflik Amerik Serikat-Israel dan Iran.
Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad mengatakan, pejabat negara harus berada di garis terdepan ketika rakyat dimina untuk bersiap menghadapi situasi sulit.
“Ketika rakyat diminta bersiap menghadapi dampak ekonomi, para pejabat juga perlu menunjukkan kesiapan berkorban,” kata Ali Ahmad kepada wartawan (18/3/2026).
Baca Juga: Pemerintah Rencana Potong Gaji Menteri-DPR
Ali Ahmad menyampaikan, pemotongan gaji pejabat negara maupun anggota DPR tidak begitu berdampak terhadap fiskal, sebab kontribusnya terhadap anggaran negara relatif kecil.
Ali Ahmad mengingatkan konflik di Timur Tengah berdampak pada harga energi global, rantai pasok internasional, serta stabilitas ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia.
Oleh karena itu, Ali Ahmad menilai, wacana penghematan perlu diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional.
“Dalam situasi seperti ini, wacana penghematan harus diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional, mulai dari efisiensi belanja kementerian, penguatan prioritas program, hingga pengendalian pemborosan anggaran,” ujar Ali Ahmad.
Ali Ahmad mengatakan, yang paling penting adalah memastikan anggaran negara tetap mampu melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi global, terutama kelompok rentan, UMKM, dan sektor produktif yang paling terdampak gejolak global.
Ali Ahmad menambahkan, situasi global saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat reformasi dalam pengelolaan anggaran negara.
“Memperkuat efisiensi birokrasi, memprioritaskan program yang benar-benar berdampak bagi rakyat, dan memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan,” pungkas Ali Ahmad.
