PravadaNews – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto seharusnya sejak awal mengambil sikap terkait perang di Timur Tengah antara Amerika Serikat-Israel dan Iran.
Rencana pemerintah menghemat anggaran dengan melakukan pemotongan gaji para pejabat negara seperti DPR, menteri dan presiden harus ditindaklanjuti.
Pengamat kebijakan publik, Fernando Emas berharap, Presiden Prabowo bisa segera memutuskan kebijakan pemotongan gaji pejabat negara dalam waktu dekat ini.
“Saya berharap terkait dengan pemotongan gaji para pejabat tinggi negara bisa segera diputuskan oleh Prabowo dan segera diberlakukan,” kata Fernando kepada PravadaNews, Rabu (18/3/2026).
Fernando mengingatkan agar kementerian dan lembaga tidak menggelar kegiatan yang hanya membuang-buang anggaran negara.
“Selain itu negara juga melakukan penghematan anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya hanya seremonial. Sehingga, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Fernando.
Fernando mendorong Presiden Prabowo agar mengurangi reses anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menghemat keuangan negara.
Baca Juga: Pemerintah Rencana Potong Gaji Menteri-DPR
“Selain pemotongan gaji para pejabat tinggi negara, Presiden Prabowo Subianto juga bisa melakukan penghematan dengan mengurangi jatah reses anggota DPR RI, DPD dan DPRD,” jelas Fernando.
Fernando menambahkan, rencana pemotongan gaji pejabat negara bukan hanya sekadar wacana belaka.
“Semoga saja terkait dengan rencana pemotongan gaji para pejabat tinggi negara tidak hanya sekedar wacana atau hanya omon-omon saja,” pungkas Fernando.
Sebelumnya, Pemerintah berencana untuk melakukan efisiensi anggaran salah satunya dengan memotong gaji pejabat tinggi dan anggota DPR RI.
Efisien anggaran itu bagian dari upaya pemeritnah dalam menghadapi kemungkinan terburuk dari gejolak di Timur Tengah atas perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan melakukan kajian mendalam terkait rencana pemotongan gaji pejabat tinggi negara dan anggota DPR RI.
Tidak hanya menghemat anggaran, tetapi langkah tersebut diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap situasi ekonomi global yang tidak menentu akibat perang. “(Opsi itu) sedang kita detailkan kajiannya,” ujar Prasetyo, Selasa (17/3/2026).
