PravadaNews – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan mengenai sulitnya kementerian dan lembaga (K/L) melakukan penghematan secara mandiri.
Purbaya menyatakan akan mengambil langkah tegas dengan menetapkan langsung persentase pemotongan belanja menyusul ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan di Timur Tengah.
Purbaya mengaku awalnya memberikan keleluasaan bagi tiap kementerian untuk menyisir anggaran mereka. Namun, alih-alih melakukan efisiensi, belanja di sejumlah kementerian justru membengkak.
“Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh gitu nggak mau memotong, dia naikkan semua malah. Kalau bisa saya tentukan, saya potong berapa persen, nanti mereka yang sesuaikan,”sebut Purbaya di Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Purbaya mengungkapkan, Kementerian Keuangan kini tengah menyisir komponen belanja yang dianggap bisa ditunda.
Baca Juga: Kuatkah Pemerintah Tak Naikkan Harga BBM?
“Sasaran utamanya adalah program-program dengan akselerasi lambat terhadap pertumbuhan ekonomi serta belanja operasional internal yang tidak mendesak,” tutur Purbaya.
Purbaya merinci bahwa efisiensi akan menyasar kegiatan yang selama ini dianggap tidak memberikan dampak signifikan bagi ekonomi nasional.
“Macam-macam. Rapat nggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, kita bisa tunda,” kata dia.
Di tengah upaya pengetatan ikat pinggang ini, muncul wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri sebagai bentuk solidaritas pejabat negara. Purbaya pun menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut.
“Setuju. Oh itu bagus. Kalau itu bagus,” ucap Menkeu menanggapi rencana pemotongan gaji pejabat setingkat menteri.
Selain pemangkasan gaji, lanjut Purbaya, pemerintah juga tengah menjajaki skema operasional baru untuk menekan biaya rutin.
