PravadaNews – Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei membantah adanya negosiasi antara Iran dengan Presiden AS, Donald Trump.
“Posisi Republik Islam Iran mengenai Selat Hormuz dan syarat untuk mengakhiri perang yang dipaksakan tidak berubah,” kata Esmaeil Baghaei melansir dari Presstv.ir, dikutip Selasa (24/3/2026).
Trump sebelumnya menetapkan tenggat waktu 48 jam bagi Iran untuk membuka Selat Hormuz atau menghadapi serangan AS terhadap pembangkit listrik Iran.
Namun, Presiden AS mengurunkan niatnya itu. Kemudian, Trump memerintahkan Pentagon untuk menangguhkan semua rencana serangan, dan mengklaim bahwa pembicaraan sedang berlangsung dengan Iran.
Baca Juga: Iran Desak ICC dan Badan Internasional Kecam Agresi Militer AS-Israel
Sebagai tanggapan atas ancaman Trump, Republik Islam berjanji untuk menargetkan infrastruktur energi rezim Israel dan negara regional mana pun yang menjadi sumber aksi militer anti-Iran.
Para pejabat Arab mengatakan upaya mereka untuk menengahi kesepahaman antara Teheran dan Washington sejauh ini gagal membuahkan hasil.
Baghaei menegaskan bahwa Iran telah menerima pesan melalui beberapa negara sahabat selama beberapa hari terakhir mengenai permintaan AS untuk negosiasi guna mengakhiri perang yang sedang berlangsung.
Esmaeil Baghaei mengatakan Iran telah menanggapi dengan tepat dan berdasarkan prinsip-prinsip Republik Islam.
Dalam tanggapannya, Esmaeil Baghaei mengatakan, Iran memberikan peringatan yang diperlukan tentang konsekuensi berat dari setiap serangan terhadap infrastruktur vital negara.
Esmaeil Baghaei menekankan bahwa angkatan bersenjata Iran akan memberikan tanggapan yang “tegas, segera, dan efektif” terhadap setiap potensi tindakan dalam hal ini.
Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf juga membantah adanya pembicaraan yang telah dilakukan dengan Amerika Serikat selama perang.
“Tidak ada pembicaraan yang telah dilakukan dengan AS. Berita palsu seperti itu bertujuan untuk memanipulasi pasar keuangan dan minyak serta mencari jalan keluar dari rawa yang telah menjerat Amerika dan Israel,” tulisnya di X.
“Rakyat kami menginginkan hukuman yang lengkap dan menimbulkan penyesalan bagi para agresor. Semua pejabat berdiri teguh di belakang Pemimpin dan rakyat sampai tujuan ini tercapai,” pungkas Qalibaf.
