PravadaNews – Pemerintah telah menyepakati hari untuk pemberlakuan work from home (WFH) per minggu dalam upaya penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan, sejumlah menteri koordinator (menko) dan menteri teknis telah menyetujui pemberlakuan WFH.
Tito mengatakan bahwa kesepakat itu diambil dalam rapat bersama Menko PMK Pratikno, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Teddy Indra Wijaya.
Dalam rapat itu, ungkap Tito, membahas soal langkah pemerintah dalam menghadapi krisis akibat perang Timur Tengah. Rapat itu berlangsung sekitar 3-4 jam.
“Kita sepakat untuk satu suara berarti yang menyampaikan, ya saya nggak tahu siapa, (rapat) di Istana. Apakah Pak Menko PMK, apakah Menko Ekonomi, ataukah nanti oleh Pak Mensesneg (yang mengumumkan),” jelas Tito usai konferensi pers update PHTC di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Baca Juga: BGN Bantah Isu Pemaksaan MBG
Kemendagri dalam hal ini hanya memberikan masukan dan tidak berwenang untuk menyampaikan ke publik terkait hasil rapat bersama menko dan menteri teknis.
Tito juga tidak ingin membocorkan hari apa yang disepakati untuk WFH. Sebab, hasil rapat harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto.
Namun, kata Tito, menko dan menteri tekni menyepakti bahwa WFH berlaku satu hari per minggu.
“Itu harus dilaporkan lagi hasil rapat kemarin ke Bapak Presiden,” kata Tito.
Tito menambahkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak mempermasalahkan pemberlakuan satu hari WFH per minggu.
“Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah, karena ini bukan pengalaman pertama ini,” ujar Tito.
“Ini pada waktu jaman COVID itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25 persen. Kemendagri itu 25 persen, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, kita punya pengalaman,” pungkas Tito.
Menyikapi hal itu, pengamat politik Citra Institute, Efriza menilai wacana pemberlakuan WFH untuk penghematan BBM harus menyentuh akar permasalahan krisis eneri global.
“Kebijakan ini juga semestinya diintegrasikan dengan strategi diversifikasi energi dan efisiensi penggunaan listrik, agar tidak sekadar menjadi respons jangka pendek terhadap krisis pasokan minyak, melainkan bagian dari transformasi kebijakan energi yang lebih berkelanjutan,” kata Efriza kepada PravadaNews, Rabu (25/3/2026).
Pengurangan perjalanan harian tidak serta-merta berbanding lurus dengan efisiensi energi secara keseluruhan, terutama jika konsumsi listrik rumah tangga justru meningkat.
“WFH memang berpotensi menekan konsumsi bahan bakar karena berkurangnya mobilitas harian, tetapi dampak riil terhadap penghematan energi nasional tidak dapat dilakukan hanya melalui WFH,” kata Efriza.
