PravadaNews – Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Prof. Didik J. Rabbani, menyoroti langkah kebijakan pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya sebesar 100 gigawatt dalam satu tahun ke depan.
Adapun langkah itu diambil oleh pemerintah untuk mempercepat transisi menuju energi terbarukan sekaligus juga memperkuat ketahanan pasokan energi Indonesia dalam menghadapi potensi krisis energi dampak dari meletusnya konflik di kawasan Timur Tengah.
Dalam keteranganya, sosok pria yang akrab disapa Didik itu menilai kebijakan tersebut berdampak positif di tengah potensi krisis energi imbas meletusnya konflik di Timur Tengah namun memiliki tantangan dalam proses pelaksanaannya.
Baca juga: Indonesia Tak Impor BBM dari Timur Tengah
Menurut Didik, proyek tersebut bukan sekadar agenda transisi energi, melainkan pekerjaan besar yang juga membutuhkan prioritas nasional di tengah situasi global yang tidak menentu.
“Ketidaksiapan melakukan transisi energi ini juga bisa menyebabkan subsidi membengkak dan tidak terkendali, yang bisa berujung pada krisis fiskal,” ujar Didik dalam keterangan tertulis yang diterima PravadaNews, dikutip Minggu (26/3/2026).
“Ini pekerjaan besar dan tidak mudah sehingga mutlak harus menjadi langkah prioritas dalam momentum krisis perang saat ini dan dilakukan secara kolektif, baik dari pihak pemerintah, para dunia usaha dan masyarakat sebagai konsumen utama,” sambung Didik.
Di sisi lain, Didik juga menekankan bahwa upaya tersebut tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah melainkan harus dilakukan secara kolektif. Keterlibatan para pelaku usaha dan masyarakat sebagai pihak konsumen energi dianggap akan menjadi kunci keberhasilan dari proyek tersebut.
Didik juga mengaitkan target itu dengan kebutuhan mendesak untuk mempercepat elektrifikasi sektor transportasi. Menurut Didik, langkah itu kini bukan lagi pilihan kebijakan, melainkan keharusan strategis.
“Percepatan elektrifikasi dan juga transportasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan menuju ketahanan nasional, penyelamatan fiskal dan ekonomi nasional secara keseluruhan,” tegas Didik.
Lebih jauh, Didik mengingatkan, dinamika krisis global akibat perang AS-Israel vs Iran berpotensi memberikan tekanan besar terhadap perekonomian domestik.
Menurut Didik, tanpa langkah antisipatif yang tepat dari pihak pemerintah, kondisi tersebut juga dapat berdampak serius terhadap stabilitas fiskal.
Didik menambahkan percepatan transisi energi dan elektrifikasi bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga merupakan strategi ekonomi jangka panjang untuk menjaga ketahanan nasional di tengah tekanan global.
“Harus menjadi perhatian bersama bahwa krisis perang ini juga bisa memporak-porandakan fiskal dan ekonomi nasional jika tidak diantisipasi dengan baik,” tutup Didik.
