PravadaNews – Dua kapal tangker milik Pertamina dikabarkan masih tertahan di Selat Hormuz dampak masih berlangsung nya ketegangan di kawasan Iran imbas serangan yang dilancarkan Amerika Serikat (AS)- Israel kepada bangsa Persia tersebut.
Adapun konflik AS-Israel vs Iran masih berlangsung hingga hampir satu bulan. Kedua kubu diketahui masih melakukan aksi serangan yang telah memporak-porandakan sejumlah fasilitas di kawasan Iran, Israel maupun Timur Tengah.
Menyikapi hal itu, Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin, meminta pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto terjun langsung membuka ruang diplomasi dengan pemerintah Iran.
Dalam keteranganya, Syafruddin menyebut, diperlukan diplomasi langsung dari kepala negara ke otoritas pemerintahan Iran untuk menyelesaikan tertahan nya dua kapal milik Pertamina tersebut.
Baca Juga: Angkatan Laut AS Kocar-kacir Ketika Iran Serang Kapal Induk USS Gerald
“Saya kira masalah (tertahannya) kapal Pertamina memerlukan lobi langsung dari Presiden. Tidak cukup hanya menteri ESDM, Menteri Luar Negeri, atau di bawahnya,” ujar Syafruddin, Senin (30/3/2026).
Di sisi lain, Syafruddin mengaku juga turut mengapresiasi langkah Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) beserta jajaran yang sebelumnya berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Namun menurut Syafruddin, untuk kasus ini, juga sangat diperlukan diplomasi langsung dari Presiden sebagai langkah strategis untuk mencapai kesepakatan antara RI dan Iran atas tertahannya dua kapal tangker Pertamina tersebut.
“Upaya Kemlu dan jajaran sudah tepat, tapi ini menyangkut jalur energi global dan keselamatan aset negara. Presiden perlu turun langsung agar memiliki daya tekan diplomatik yang lebih kuat,” ujar politikus PKB ini.
Diketahui kawasan Selat Hormuz
sangat dikenal sebagai jalur laut yang strategis dan vital lantaran sebagai kawasan yang dilintasi hampir 20 persen pasokan atau kebutuhan minyak dunia.
Sementara, dengan meletusnya perang AS-Israel vs Iran juga telah mengganggu stabilitas ekonomi global. Selain itu, dengan kasus tertahannya kapal milik Pertamina itu disinyalir juga akan berdampak terhadap distribusi kebutuhan minyak di dalam negeri.
Syafruddin menambahkan, bahwa masalah dua kapal tangker milik Pertamina ini bukan hanya telah mengganggu pasokan minyak semata melainkan merupakan tanggung jawab negara kepada seluruh aset vital dan jaminan keselamatan para awak kapal.
“Ini bukan hanya soal kapal, tapi soal bagaimana negara hadir melindungi aset strategis dan warganya di tengah konflik global,” ujar Syafrudin.
“Presiden perlu menunjukkan kepemimpinan langsung dalam situasi seperti ini,” pungkasnya.
