PravadaNews – Komisi II DPR RI meminta pemerintah untuk mendesain kebijakan work form home bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) bagian dari upaya efisiensi BBM.
Pernyataan itu disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/3/2026).
“Ketika nanti pemerintah akan menerapkan WFH, saya kira pemerintah perlu juga membuat desain WFH ini dengan jelas dan terukur,” kata Bey.
Bey mengatakan, Komisi II DPR RI mengapresiasi usulan WFH tersebut dalam rangka menghemat BBM di tengah gejolak ekonomi akibat perang di Timur Tengah.
“Saya sebagai anggota Komisi II mengapresiasi usulan tersebut (WFH) dalam rangka efisiensi BBM. Memang beberapa hari lagi juga kita akan menghadapi libur Hari Raya Idulfitri dan Nyepi,” kata Bey.
Baca Juga: DPR Tindaklanjuti Putusan MK soal Uang Pensiun Pejabat Negara
Politisi Partai NasDem itu menuturkan, pemerintah perlu menghitung potensi penghematan BBM dari kebijakan WFH ASN.
“(Perlu dihitung) baik secara data berapa BBM yang kita mau hemat serta bagaimana pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan dengan baik dan efektif meskipun WFH diberlakukan,” jelas Bey.
Selain itu, pemerintah juga perlu menentukan kementerian/lembaga mana saja yang dapat menerapkan kebijakan tersebut.
“Karena instansi dan kementerian kan banyak ada berapa ribu PNS. Tinggal instansi/kementerian mana saja yang akan menyelenggarakan WFH dengan rentang waktu yang sudah ditetapkan, mungkin nanti di situ akan terlihat berapa BBM yang bisa dihemat,” pungkas bey.
