PravadaNews- Badan Pangan Nasional memperketat aturan pengadaan cadangan beras pemerintah untuk menjaga kualitas stok sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Penguatan regulasi itu dituangkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2026.
Kepala Badan Pangan Nasional yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan aturan tersebut memperjelas mekanisme penyerapan hingga penyaluran beras dalam cadangan beras pemerintah (CBP).
“Dalam peraturan ini telah dipertajam beberapa poin penting untuk menjadikan stok CBP yang semakin baik, mulai dari penyerapan sampai penyaluran,” kata Amran dalam keterangan resminya, Kamis (13/3/2026).
Baca juga: Ekonomi Indonesia Tidak Resesi
Melalui regulasi itu, kata Amran, pemerintah menegaskan pengadaan CBP dilakukan melalui pembelian gabah atau beras yang berasal dari produksi dalam negeri.
“Jenis yang diserap meliputi gabah kering panen, gabah kering giling, beras medium, hingga beras premium,” ungkap Amran.
Amran mengatakan gabah kering panen yang dibeli harus berasal dari gabah yang telah memasuki masa panen di tingkat petani. Sementara gabah kering giling merupakan hasil pengolahan gabah kering panen yang dilakukan di tingkat petani atau penggilingan.
Lebih jauh, Amran mengungkapkan, pemerintah juga meminta Perum Bulog menyerap gabah petani dengan menggunakan instrumen Harga Pembelian Pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram.
“Apabila harga gabah di tingkat produsen berada di bawah harga tersebut, Bulog tetap diwajibkan membeli sesuai HPP. Sebaliknya, jika harga pasar lebih tinggi, pemerintah memberikan fleksibilitas penyesuaian harga dalam jangka waktu tertentu,” tutur Amran.
Amran mengatakan penyerapan beras dalam negeri terus meningkat pada awal tahun ini. Ia memperkirakan stok cadangan beras pemerintah dapat menembus 4 juta ton pada pekan ketiga Maret 2026.
“Stok kita hari ini 3,9 juta ton. Minggu ini insya Allah 4 juta ton dan satu bulan ke depan 5 juta ton. Ini belum pernah terjadi selama sejarah Republik Indonesia,” kata Amran.
Amran mengungkapkan, stok beras nasional berpotensi meningkat hingga sekitar 6 juta ton pada pertengahan tahun seiring penyerapan hasil panen petani yang terus dilakukan Bulog.
Berdasarkan catatan Badan Pangan Nasional, realisasi pengadaan beras dalam negeri hingga 11 Maret 2026 telah mencapai 928,2 ribu ton. Angka itu meningkat dibandingkan periode Januari–Maret tahun lalu yang tercatat 719,3 ribu ton.
Pemerintah juga menekankan agar penyaluran cadangan beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dapat berlangsung sepanjang tahun, kecuali di wilayah sentra produksi yang sedang mengalami panen raya.
Sementara itu, data Badan Pusat Statistik menunjukkan indeks harga yang diterima petani padi pada Februari 2026 berada di angka 144,84, sedikit meningkat dibandingkan Januari yang tercatat 144,72
