PravadaNews – Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mengambil langkah tegas dalam pengawasan program pemenuhan gizi dengan menghentikan sementara operasional ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Indonesia bagian timur.
]Tercatat sebanyak 165 unit SPPG dikenakan sanksi suspend sebagai bagian dari upaya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penindakan ini dilakukan untuk memastikan setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar kualitas, keamanan pangan, serta tata kelola operasional yang telah ditetapkan.
Selain itu, langkah ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mencegah potensi risiko kesehatan sekaligus memperbaiki sistem pelaksanaan di lapangan.
BGN menegaskan, penghentian sementara ini bersifat pembinaan, di mana setiap unit yang terdampak diwajibkan melakukan perbaikan sebelum dapat kembali beroperasi secara normal.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan menyebutkan, dari total sekitar 4.300 SPPG, sebanyak 165 unit telah disuspend karena tidak mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
“Sebanyak 165 unit telah disuspend,” ujar Rudi dikutip dari laman BGN, Minggu (12/4/2026).
BGN menegaskan kebijakan suspend ini merupakan langkah korektif untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi standar yang telah ditetapkan.
BGN menambahkan, langkah penghentian sementara ini bukan semata-mata bentuk sanksi, melainkan bagian dari upaya pembinaan agar seluruh SPPG dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Seluruh dapur yang disuspend diwajibkan melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari aspek kebersihan, kualitas bahan pangan, hingga manajemen operasional di lapangan sebelum diizinkan kembali beroperasi.
Proses evaluasi dan perbaikan tersebut akan terus dipantau oleh BGN bersama pihak terkait guna memastikan setiap unit benar-benar siap memberikan layanan yang aman dan berkualitas.
Dengan langkah ini, diharapkan pelaksanaan Program MBG dapat berjalan lebih optimal serta mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek kesehatan dan keselamatan pangan.
